Selain itu, ia mengungkapkan banyak peretas yang sengaja bekerja mencari celah kerentanan sistem suatu organisasi untuk melakukan serangan.
"Namun, tentu saja kebocoran data tetap dapat dicegah," tegasnya.
Baca juga: Indonesia Peringkat 3 Kebocoran Data, Gara-gara Bjorka?
Berikut beberapa cara yang menurut Pratama perlu dilakukan pemerintah maupun lembaga atau organisasi di Indonesia untuk mencegah kebobolan data.
Pratama menekankan agar setiap pegawai atau karyawan mendapatkan edukasi tentang keamanan data. Ini karena kelalaian terhadap aspek keamanan siber menyebabkan serangan.
"Pelatihan karyawan terhadap aspek keamanan siber juga menjadi titik kritis terhadap keamanan siber suatu organisasi," kata dia.
Ini karena tak jarang serangan siber awal dari peretasan perangkat elektronik atau penipuan kepada karyawan.
Baca juga: Hacker asal Sleman Raup Rp 31,5 Miliar dengan Meretas Perusahaan di AS
Ia menyebutkan, setiap organisasi perlu melakukan pemeriksaan sistem secara rutin agar dapat segera melakukan pemulihan jika terjadi masalah.
Hal yang tidak kalah penting, baginya, adalah melakukan penilaian terhadap kerawanan serta celah keamanan siber dari sistem yang dimiliki secara berkala.
Pratama menegaskan, pemerintah harus lebih serius menerapkan hukum dan regulasi terkait pelindungan data pribadi milik warganya.
Ia minta agar perusahaan pemilik data serta pelaku kejahatan siber untuk bertanggung jawab.
Baca juga: Cara Amankan Nomor HP dari Potensi Kejahatan Siber
Ia juga menekankan agar presiden secepatnya membentuk komisi Petugas Perlindungan Data (PDP) untuk membuat pelaku kejahatan siber dan peretas data mendapatkan sanksi hukuman.
"Sanksi hukuman tersebut hanya dapat dijatuhkan oleh lembaga atau komisi yang dibentuk oleh pemerintah dalam hal ini adalah presiden," tambahnya.
Selain mengatasi kasus pembobolan data, Pratama menyarankan agar hasil investigasi terkait kejadian ini diumumkan kepada masyarakat umum.
"Sehingga masyarakat bisa segera mengetahui sumber kebocoran serta mendapat kepastian bahwa kebocoran data serupa tidak akan terjadi kembali di kemudian hari," katanya lagi.
Baca juga: 4 Dugaan Kebocoran Data yang Dibeber Hacker Bjorka
Sementara itu, menurutnya, lembaga yang mengalami kebocoran data harus segera melakukan pemeriksaan sistem keamanannya.
"Untuk dapat mengetahui dari mana sumber kebocoran berasal dan metode apa yang dipergunakan untuk masuk ke dalam sistem dan mengirimkan data keluar," jelasnya.
Adapun bagi masyarakat yang terdampak dalam kebocoran data tersebut, Pratama menekankan untuk lebih berhati-hati terhadap potensi penipuan di masa depan.
"Masyarakat juga harus menanggapi dengan tetap tenang dan tidak terprovokasi sehingga tidak akan menimpulkan kepanikan, selalu ikuti berita terbaru di kanal informasi terpercaya," pungkasnya.
Baca juga: Mengenal Apa Itu Aplikasi Jombingo yang Diduga Lakukan Penipuan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.