4 Poin Revisi UU Desa: Gaji, Masa Jabatan, Tunjangan, dan Dana Desa

KOMPAS.com - Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pembahasan RUU Desa ini dilakukan setelah para kepala desa berunjuk rasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Januari 2023.

Para kepala desa saat itu meminta DPR untuk mengubah sejumlah pasal dalam UU Desa.

Lima bulan kemudian, DPR membentuk panitia kerja untuk mulai menyusun draf RUU Desa dan menggelar rapat pertama pada 19 Juni 2023.

Berikut empat poin penting dari beberapa perubahan yang diusulkan DPR dalam RUU Desa:

Baca juga: Di Hadapan Asosiasi Kepala Desa, Dasco Sebut RUU Desa Bakal Jadi Usul Inisiatif DPR pada 11 Juli

1. Kenaikan gaji

Dikutip dari Kompas TV, anggota DPR RI dari Fraksi PKS Syahrul Aidi Mazaat mengusulkan gaji dan tunjangan kepala desa dinaikkan. Ia beralasan, gaji kepala desa sangat kecil sedangkan beban kerjanya cukup berat.

Pihaknya juga mengusulkan minimal gaji kepala desa Rp 3,7 juta dan harus dipastikan menerima setiap bulan di awal bulan

Menurutnya, ia kerap mendengar kabar kepala desa terlilit uang dan berujung pada perceraian dengan pasangannya.

Oleh karena itu, Syahrul menilai kenaikan gaji kepala desa ini perlu untuk segera dilakukan.

"Jadi saya minta gajinya itu juga perlu ditingkatkan lagi," kata Syahrul dalam rapat panitia kerja, Senin (26/6/2023).

Baca juga: Sistem Kebut Semalam RUU Desa Timbulkan Tanya, Bentuk Transaksi Elektoral Pemilu 2024?

2. Tunjangan purnatugas

Selain kenaikan gaji, DPR juga mengusulkan kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menerima tunjangan purnatugas.

Tunjangan itu akan diberikan satu kali dalam bentuk uang setelah mereka selesai menjalankan tugas.

Tim Ahli Baleg mengatakan, tunjangan purnatugas bagi kepala desa ini tertuang dalam Pasal 26 dan Pasal 50A huruf c untuk perangkat desa.

Sementara tunjangan purnatugas untuk BPD diatur dalam RUU Desa Nomor 62 huruf f.

"Anggota badan permusyawaratan desa, berhak, huruf (f) mendapatkan tunjangan Purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan yang diatur dalam peraturan pemerintah," kata Tim Ahli Baleg, dikutip dari pemberitaan Kompas.com (26/6/2023).

Baca juga: Teriakan Siap Dipilih Kembali Terdengar Saat Rapat Pleno Baleg Sahkan Draf RUU Desa