Rumitnya Rencana Impor KRL Bekas dari Jepang...

KOMPAS.com - Rencana impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang tak kunjung menemui titik terang.

Padahal, potret penumpukan penumpang kerap dibagikan di berbagai platform media sosial, khususnya pada jam-jam sibuk.

Kompas.com beberapa kali mewawancarai pengguna KRL terkait kondisi di stasiun dan urgensi penambahan armada.

Baca juga: Mulai 1 Juni KAI Gunakan Gapeka 2023 Gantikan Gapeka 2021, Apa Itu?

Keluhan penumpang

Dalam wawancara pada April 2023, salah seorang pengguna bernama Nadya Hanafiah (26) menyoroti urgensi penambahan armada KRL.

Nadya yang setiap hari menggunakan KRL dari Stasiun Klender Baru ke Manggarai ini selalu menunggu lama kedatangan KRL.

"Harusnya ditambahkan lagi. Jadi, setiap berapa menit itu ada jurusan ke Bekasi atau sebaliknya, biar nunggunya enggak lama dan enggak ada penumpukan penumpang di dalam kereta," kata Nadya, dikutip dari pemberitaan Kompas.com, Jumat (7/4/2023).

Urgensi penambahan KRL ini juga disampaikan penumpang lain bernama Mely (31).

Menurutnya, kepadatan penumpang KRL Comutterline terbilang sangat sering terjadi, apalagi pada saat jam-jam sibuk.

"Sekarang tuh KRL kebanyakan justru yang delapan gerbong, dari mana memadainya? Coba rasain naik kereta di peak hours," ujar Mely.

Baca juga: Jadwal Terbaru Kereta Api Bengawan 2023, Purwosari-Pasar Senen PP

Dukungan dari PT KAI

Rencana impor KRL bekas dari Jepang ini sebelumnya telah didukung oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Pada Maret 2023, VP Public Relations KAI Joni Martinus mengungkapkan, opsi saat ini adalah impor kereta bekas dari Jepang karena beberapa KRL sudah memasuki masa pensiun.

"Kapasitas satu gerbong mencapai kurang lebih 175 orang penumpang, satu gerbong," kata Joni, dikutip dari pemberitaan Kompas.com, Senin (6/3/2023).

"Kita itung saja, ketika itu satu rangkaian terdiri dari beberapa gerbong dan secara simultan bolak balik artinya bisa puluhan penumpang yang bisa diangkut gerbong itu," sambungnya.

Namun, dukungan ini bukan berarti PT KAI tak mendukung produksi dalam negeri.

Hanya saja, kebutuhan kereta saat ini sedang mendesak dan beberapa KRL harus segera dipensiunkan.

Baca juga: Viral, Foto Kursi Kelas Ekonomi Dimodifikasi oleh KAI, Apa Tujuannya?

Impor KRL bekas ditolak BPKP

Abdu Rahman KRL bekas Jepang Marchen Face.

Sayangnya, rencana impor KRL bekas dari jepang ini ditolak oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dalam hasil kajiannya, BPKP menilai jumlah armada KRL saat ini masih memadai untuk menampung penumpang.

Dijelaskan bahwa KCI kini memiliki 1.114 unit KRL. Jumlah tersebut dinilai masih cukup untuk melayani penumpang sebanyak 273,6 orang.

Dasarnya adalah tingkat okupasi KRL masih 62,75 persen pada 2023.

"Overload ini memang terjadi ya pada jam-jam sibuk. Namun secara keseluruhan untuk okupansi tahun 2023 itu adalah 62,75 persen, 2024 diperkirakan masih 79 persen, dan 2025 sebanyak 83 persen," kata Deputi Bidang Koordinasi Pertambangan dan Investasi Kemenko Marves Septian Hario Seto, dikutip dari Kompas.com, Kamis (6/4/2023).

Baca juga: Viral, Video Toilet Kereta Tampak Bolong Tanpa Tadah, Ini Kata KAI

Tak direstui Kemenperin

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif menegaskan, pihaknya berpegang pada hasil kajian BPKP soal impor KRL bekas Jepang.

"Kalau soal KRL impor bekas, Kemenperin masih berpegang teguh pada hasil rapat koordinasi dengan Kemenkomarves, masih itu, masih review BPKP jadi acuan," kata Febri, dikutip dari pemberitaan Kompas.com, Rabu (31/5/2023).

Menurutnya, industri dalam negeri saat ini masih siap dalam hal pengadaan armada kereta.

Dibandingkan impor, pihaknya meminta PT KCI untuk melakukan evaluasi penumpukan penumpang pada jam sibuk.

Baca juga: Viral, Video Pasangan Diduga Mesum di Kereta, Berikut Penjelasan KCI

Keputusan di tangan Luhut

Kompasianer WIdi Kurniawan Salah satu KRL bekas Jepang yang masih digunakan.

Keputusan impor KRL bekas Jepang kini berada di tangan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Namun, ia terlebih dahulu akan mendengarkan laporan audit dari BPKP.

Pasalnya, Luhut selama ini belum pernah menerima laporan hasil audit impor KRL bekas.

Kendati demikian, ia memastikan tidak ada audit ulang.

Pada awal bulan lalu, Luhut sebelumnya telah mengungkapkan kecondongannya untuk memilih kereta buatan dalam negeri.

"Sampai sekarang sih kalau ditanya, saya lebih setuju buatan dalam negeri," kata Luhut saat itu.

Baca juga: Cara Naik KRL Pakai GoTransit, Praktis Tidak Perlu Pakai Kartu

(Sumber: Kompas.com/Kiki Safitri, Baharudin Al Farisi, Yohana Artha Uly, Haryanti Puspita Sari | Editor: Aprillia Ika, Nursita Sari, Yoga Sukmana, AKhdi Martin Pratama)