Ramai Unggahan Bidan Digaji Sejuta Per Bulan, Ini Penjelasan Kemnaker

KOMPAS.com - Sebuah unggahan yang menyebutkan soal gaji bidan Rp 1 juta per bulan, ramai diperbincangkan setelah dibagikan oleh akun Twitter @worksfess pada Sabtu (21/1/2023). 

Dalam unggahan tersebut, seseorang yang mengaku bidan menceritakan pekerjaanya di klinik selama 6 hari seminggu dengan hanya digaji Rp 1 juta per bulan.

Hingga Kamis (26/1/2023), unggahan tersebut telah ditayangkan sebanyak 230.200 kali dan disukai 628 kali.

work! CW // gaji

menurut kalian gimana? ada saran nggak? pic.twitter.com/MFZ9RNZfxS

— BACA RULES DI (bit.ly/worksfess) (@worksfess) January 21, 2023

Sejumlah warganet ikut mengomentari unggahan tersebut. Salah satunya menanyakan, apakah bidan tersebut tidak digaji sesuai UMK/UMR?

Eh emang UMK/UMR gitu gak berlaku tah di klinik kesehatan? Jam kerjanya jg itu udah 60 jam per minggu, udah melebihi peraturan. Kok sedih ya ????

— haebyeonui DARLA (@DarlaOct) January 21, 2023

Lalu, bagaimana aturan penerapan gaji UMR/UMK di Indonesia?

Baca juga: Diumumkan Hari Ini, Berikut Update Daftar UMK 2023

Penjelasan Kemnaker RI

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menyebutkan, gaji karyawan dibayarkan sesuai perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan.

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 30 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Ia menjelaskan, ada sejumlah aturan yang harus dipatuhi pemberi kerja terkait pemberian gaji karyawannya.

Aturan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Berikut aturan pemberian gaji kepada karyawan:

• Perusahaan dilarang membayar gaji lebih rendah daripada upah minimun (UM).
• Upah minimum berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun.
• Upah di atas UM ditetapkan sesuai kesepakatan perusahaan dan pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih sesuai skala upah.
• Perusahaan skala mikro dan kecil menetapkan upah terendah sesuai kesepakatan dengan ketentuan minimal 50 persen dari rata-rata konsumsi masyarakat dan nilai upah yang disepakati minimal 25 persen di atas garis kemiskinan di tingkat provinsi.
• Komposisi upah pokok dalam komponen upah paling sedikit 75 persen, kecuali jabatan pekerjaan tertentu yang diatur dalam perjanjian kerja.
• Pengusaha wajib memberikan bukti pembayaran, dilakukan dengan mata uang rupiah, dibayarkan utuh setiap periode, dan jangka waktu pembayarannya tidak boleh lebih dari 1 bulan.

Baca juga: Perbedaan UMP dan UMK