Wacana 25 Jalan Berbayar di Jakarta, Akankah Efektif Urai Kemacetan Ibu Kota?

KOMPAS.com - Wacana jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) bakal diterapkan di 25 jalan di ibu kota sesuai usulan Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Penerapan jalan berbayar elektronik itu dimaksudkan untuk mengurai kemacetan ibu kota.

Wacana yang diharapkan dapat diujicobakan mulai 2023 ini tercantum dalam draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik.

Kendati demikian, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan bahwa rancangan tersebut masih mentah.

"Rancangan itu baru berupa usulan saja, jadi belum menjadi sebuah regulasi atau peraturan daerah (perda)," tuturnya, dilansir dari Kompas.com, Selasa (10/1/2023).

Baca juga: Akan Diterapkan Mulai 2020, Apa Itu ERP?

Lalu, apakah penerapan jalan berbayar ini efektif untuk mengurai kemacetan?

Penjelasan pengamat transportasi

Pakar transportasi Universitas Indonesia (UI) Tri Cahyono mengatakan bahwa penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) bisa menjadi salah satu upaya untuk mengurai kemacetan di Jakarta.

Hanya saja, hal itu bisa terjadi apabila Pemprov DKI mengalokasikan uang penerimaan ERP untuk investasi angkutan publik.

"Baru akan efektif bila uang penerimaan erp diinvestasikan ke angkutan publik sehingga handal, terjangkau serta aman dan selamat," tutur Tri, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (11/1/2023).

Baca juga: Mengenal Apa Itu Sistem MLFF di Jalan Tol dan Bagaimana Nasib E-Toll?

Baca juga: Ramai soal Pelecehan Penumpang Pria di TransJakarta, Ini Kronologinya

Beralih ke transportasi umum

Pasalnya, hal tersebut dapat mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.

Dengan begitu, tingkat kemacetan di ibu kota bisa teratasi.

Hal serupa juga disampaikan oleh Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno.

"ERP itu menjadi salah satu instrumen untuk mengatasi dan pergerakan pribadi, baik itu sepeda motor atau mobil," jelasnya kepada Kompas.com, Rabu (11/1/2023).

Baca juga: Mengintip Pembangunan Kawasan Strategis IKN, Mulai dari Jalan Tol, Jalur Kereta Api, hingga Pelabuhan Penyeberangan

Sejauh ini Pemprov DKI telah melakukan beberapa upaya untuk mengurai permasalahan ibu kota itu, misalnya dengan penerapan ganjil genap dan beberapa aturan lainnya.

Djoko mengatakan, melalui penerapan ERP Pemprov DKI bisa mendapatkan sejumlah uang.