KOMPAS.com - Peristiwa G30S diduga dipicu dari kabar burung yang mengatakan adanya sekelompok jenderal atau Dewan Jenderal yang hendak mengudeta Presiden Sukarno.
Isu soal adanya Dewan Jenderal diembuskan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).
Mengutip Jenderal TNI anumerta Basoeki Rachmat dan Supersemar (2008) karya Dasman Djamaluddin, sebelumnya PKI telah melancarkan isu bahwa Dewan Jenderal akan merebut kekuasaan dari Presiden Soekarno.
Menurut PKI, kudeta terhadap Presiden Sukarno dilakukan dengan memanfaatkan pengerahan pasukan dari daerah yang didatangkan ke Jakarta dalam rangka peringatan HUT ABRI pada 5 Oktober 1965.
Baca juga: Di Mana Soeharto Saat Peristiwa G30S/PKI, Kenapa Tidak Ikut Diculik?
Isu mengenai adanya Dewan Jenderal dibantah oleh Menteri/Panglima Angkatan Darat Letjen Ahmad Yani seperti disebutkan dalam buku Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional.
Menurut Ahmad Yani, kelompok ini sebenarnya bernama resmi Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) dan hanya berfungsi sebagai penasihat bagian kenaikan pangkat dan jabatan dalam Angkatan Darat.
Tugasnya adalah membahas kenaikan pangkat dan jabatan dari kolonel ke brigjen dan dari brigjen ke mayjen dan seterusnya.
Dikutip dari Harian Kompas, 9 Februari 2001, isu ini muncul dari kebocoran sebuah dokumen menyebut Dewan Jenderal sedang bersiap melakukan kudeta pada 5 Oktober 1965 di kalangan PKI.
Disebutkan bahwa anggota Dewan Jenderal terdiri dari 25 orang. Penggerak utamanya adalah Mayjen S Parman, Mayjen MT Haryono, Brigjen Sutoyo Siswomihardjo, dan Brigjen Soekendro.
Susunan kabinet Dewan Jenderal "karangan" PKI terdiri dari:
Baca juga: Peristiwa G30S, Mengapa Soeharto Tidak Diculik dan Dibunuh PKI?