Siap-siap! Kuota Bantuan Subsidi Perumahan Akan Ditambah pada 2023

KOMPAS.com - Jumlah kuota penerima bantuan pembiayaan perumahan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 2023 bakal bertambah.

Hal ini sebagaimana disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna.

Jumlah kuota pada 2023 mencapai 220 ribu unit, atau meningkat 20 ribu dari kuota tahun 2022 yang sebanyak 200 ribu.

Kuota penerima bantuan subsidi perumahan FLPP juga akan ditambah diikuti dengan penambahan anggaran dari tahun 2022 sebesar Rp 23 triliun menjadi Rp 25,18 triliun.

“Program FLPP tahun 2023 akan didampingi dengan program Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dengan jumlah sama 220.000 unit sebesar Rp0,89 triliun dan program Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebanyak 754.004 unit senilai Rp3,46 triliun,” ujar Herry, dikutip dari laman Setkab.go.id, Selasa (06/09/2022).

Selain tambahan kuota penerima bantuan pembiayaan rumah, pada 2023 juga akan disalurkan program bantuan subsidi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Nilainya mencapai Rp4,64 triliun dari dana masyarakat untuk 54.924 unit.

Total target penyaluran bantuan subsidi perumahan 2023 sebanyak 274.924 unit senilai Rp34,17 triliun bersumber dari APBN sebesar Rp29,53 triliun dan dana masyarakat Rp 4,64 triliun.

Baca juga: Mengenal KPR, Pengertian, Jenis, dan Syarat Pengajuannya

Realisasi bantuan pembiayaan rumah pada 2022

C22 Realisasi pembiayaan rumah FLPP hingga Juni 2013 ini hampir mencapai 40.000 unit dengan nilai sekitar Rp 3 triliun.

Penyerapan anggaran mencapai 63,91 persen atau sebesar Rp14,6 triliun dari Rp23 triliun.

Selain itu, untuk Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) terealisasi sebanyak 5.042 unit atau sebesar 69,23 persen dari target 7.283 unit.

Anggaran yang terserap mencapai Rp196,5 miliar atau 67,44 persen dari Rp291,4 miliar.

“Untuk BP2BT, bank pelaksana masih fokus menerbitkan KPR subsidi dengan skema FLPP dibanding dengan skema BP2BT,” kata Herry.

Program bantuan pembiayaan rumah dari Kementerian PUPR ini diharapkan mampu meningkatkan akses dan keterjangkauan pembiayaan perumahan yang layak huni.

Khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap.

Upaya mengatasi kekurangan perumahan (backlog), di mana pada tahun 2021 mencapai sebesar 12,7 juta dengan pertumbuhan penduduk setiap tahun 640 ribu.