Rencana Kenaikan Harga BBM, Inflasi, dan Solusi yang Bisa Ditempuh...

Kompas.com - 20/08/2022, 20:05 WIB

Ahmad Naufal Dzulfaroh,

Sari Hardiyanto

Tim Redaksi

Ahmad Naufal Dzulfaroh

Penulis

Sari Hardiyanto

Editor

Lihat Foto

Petugas melayani pengisian BBM di SPBU Tol Sidoarjo 54.612.48, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (11/4/2022). Pemerintah menetapkan Pertalite sebagai jenis BBM khusus penugasan yang dijual dengan harga Rp7.650 per liter dan Biosolar Rp5.510 per liter, sementara jenis Pertamax harganya disesuaikan untuk menjaga daya beli masyarakat yakni menjadi Rp 12.500 per liter dimana Pertamina masih menanggung selisih Rp3.500 dari harga keekonomiannya sebesar Rp16.000 per liter di tengah kenaikan harga minyak dunia.(ANTARA FOTO/ZABUR KARURU)

BBM subsidi jenis Pertalite diprediksi akan habis kuotanya akhir tahun ini, sehingga penyaluran BBM subsidi wajib tepat sasaran.

Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani Indrawati menggelar jumpa pers di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Senin (1/8/2022). Stabilitas sistem keuangan pada kuartal II-2022 berada dalam kondisi yang terjaga meski di tengah tekanan global.

KOMPAS.com - Wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kian nyata.

Sinyal itu salah satunya datang dari Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut bahkan menyebutkan kenaikan harga BBM subsidi Pertalite dan Solar akan diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pekan depan.

"Nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa bagaimana mengenai kenaikan harga ini (BBM subsidi). Jadi Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian karena kita harga BBM termurah di kawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita," katanya saat memberikan Kuliah Umum di Universitas Hasanuddin, Jumat (19/8/2022).

Salah satu alasan kenaikan harga BBM lantaran telah membebani APBN hingga Rp 502 triliun.

Lantas, sudah tepatkan kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM demi menekan APBN?

Memperburuk daya beli dan konsumen masyarakat

Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmi Radhi menilai opsi menaikkan harga BBM subsidi bukanlah pilihan yang tepat saat ini.

Alasannya, kenaikan harga Pertalite dan Solar yang proporsi jumlah konsumennya di atas 70 persen sudah pasti akan menyulut inflasi.

"Kalau kenaikan Pertalite hingga mencapai Rp 1.000/liter, kontribusi terhadap inflasi diperkirakan mencapai 0,97 persen, sehingga inflasi tahun berjalan bisa mencapai 6,2 year over year (YOY)," ujarnya kepada Kompas.com, Sabtu (20/8/2022).

Dengan inflasi sebesar itu imbuhnya, jelas akan memperburuk daya beli dan konsumen masyarakat serta akan menurunkan pertumbuhan ekonomi yang sudah mencapai 5,4 persen.

"Agar momentum pencapaian ekonomi itu tidak terganggu, pemerintah sebaiknya jangan menaikkan harga Pertalite dan solar pada tahun ini," katanya lagi.

Daripada menaikkan harga BBM subsidi, Fahmi mengusulkan pemerintah lebih fokus pada pembatasan BBM bersubsidi, yang sekitar 60 persennya tidak tepat sasaran.

"Pembatasan BBM subsidi paling efektif pada saat ini adalah menetapkan kendaraan roda dua dan angkutan umum yang berhak menggunakan Pertalite dan Solar," jelas dia.

Evaluasi penggunaan MyPertamina

KOMPAS.COM/M. Elgana Mubarokah BBM subsidi jenis Pertalite diprediksi akan habis kuotanya akhir tahun ini, sehingga penyaluran BBM subsidi wajib tepat sasaran.

Selain efektif, pembatasan itu menurutnya lebih mudah diterapkan di semua SPBU daripada penggunaan MyPertamina.