4 Fakta Demo BEM SI: Target Ribuan Orang, Pindah Lokasi, 4 Tuntutan, dan Pesan Pemerintah

"Demonstrasi itu adalah hak. Menghalanginya merupakan tindakan yang melawan HAM," imbuhnya.

Baca juga: Perubahan Lokasi Demo BEM SI 11 April, dari Istana ke DPR RI

4. Pesan pemerintah

Sementara itu, sejumlah tokoh negara juga memberikan pesan terhadap aksi besar-besaran yang dilakukan oleh ribuan mahasiswa ini.

Menko Polhukam

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa adanya unjuk rasa itu adalah bagian dari demokrasi.

Meski begitu, ia meminta agar demonstrasi dilakukan tidak melanggar hukum.

"Pemerintah mengimbau agar di dalam menyampaikan aspirasi supaya dilakukan dengan tertib, tidak anarkistis, dan tidak melanggar hukum," kata Mahfud usai menggelar Rapat Koordinasi Terbatas di Kantor Kemenko Polhukam di Jakarta Pusat, Sabtu (9/4/2022).

Mahfud juga menyatakan sudah berkoordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum supaya melakukan pengamanan sebaik mungkin.

Dia juga meminta aparat tidak represif terhadap para peserta aksi.

"Tidak boleh ada kekerasan, tidak membawa peluru tajam, juga jangan sampai terpancing oleh provokasi," ujar Mahfud.

Baca juga: Mahasiswa Uncen Tak Gelar Demo 11 April, Ketua BEM: Kami Fokus Isu Papua

Menkominfo

Dikutip dari Kompas.com, Minggu (10/4/2022), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan bahwa demo yang dilakukan mahasiswa pada 11 April 2022 adalah hal yang lumrah dalam demokrasi.

Meski begitu, ia berharap agar aksi tersebut murni merupakan aspirasi masyarakat yang dibawa oleh para mahasiswa.

"Kita harus berhati-hati jangan sampai di luar harapan-harapan yang baik itu ada selipan dan titipan harapan-harapan lain, sehingga tidak membuat demonstrasi yang bertujuan baik, hasil akhirnya kita tidak harapkan bersama," ungkap Johnny dalam jumpa pers di rumah dinasnya, Minggu (10/4/2022).

Terkait dengan tuntutan mahasiwa soal meminta Presiden Jokowi untuk bersikap tegas menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, Johnny pun menjelaskan bahwa hal itu sudah dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna.

Ia mengatakan, Presiden Jokowi meminta para menteri agar tidak lagi berbicara soal isu tersebut.

"Saya sendiri juga tentu berpendapat, bahwa setelah itu secara terbuka dan detail bahkan, masih ada yang membangun logika bahkan kreativitas dalam imajinasi yang luas, yang memperlebar dan membuka ruang penafsiran yang begitu luas yang mengakibatkan kebingungan," ungkap Johnny.

(Sumber: Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim, Vitorio Mantalean | Editor: Diamanty Meiliana, Aryo Putranto Saptohutomo)