Bahar dan Pasukan Siber

TOPIK soal siapa yang bisa mengacak-acak ruang publik menjadi diskusi seksi di dalam ruang kelas yang diikuti oleh para mahasiswa dari berbagai daerah.

Mereka penasaran bagaimana ruang yang menjadi arena publik berwacana, berdiskusi, bisa dikendalikan isu-isunya sesuai order dan visinya menyesuaikan kepentingan user yang mengontrak para pasukan siber (cyber troop).

Ruang publik yang dimaskud dalam diskusi kali ini adalah ruang publik kontemporer yang direpresentasikan oleh media publik, media privat, dan media sosial.

Bahar, begitu sapaan mahasiswa yang aktif mengajak diskusi, menyoal bagaimana media publik komersial mainstream (online media), media sosial popular milik privat (WhattAps), media sosial “semi publik” (Twitter, Instagram, Facebook, dll) bisa menjadi arena propaganda untuk kepentingan sektoral para user, baik pengguna dari kalangan pemerintah maupun swasta.

Baca juga: Bahar dan Ruang Publik Acakadut!

Apakah ini fenomena spesifik di Indonesia atau terjadi juga di seluruh dunia? tanya Bahar.

Dalam menjawab pertanyaan tersebut, dosen menyampaikan ringkasan laporan Computational Propaganda Research Project yang diinisasi Oxford Internet Institute dan University of Oxford, ditulis oleh Samantha Bradshaw dan Philip N. Howard bertajuk Industrialized Disinformation 2020 Global Inventory of Organized Social Media Manipulation.

Laporan riset yang sama diterbitkan sebelumnya dengan judul The Global Disinformation Order 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation, ditulis oleh Samantha Bradshaw dan Philip N. Howard.

Pasukan siber

Dalam laporan 2019 dan 2020, terminologi para pendengung (buzzer) di ruang publik dibahasakan dengan diksi “cyber troops”, yang bisa dimaknai sebagai orang yang menyebarkan propaganda politik secara online, terutama di media sosial.

Makna lainnya, pemerintah menggunakan pasukan siber untuk mendiskreditkan lawan politik, mengubur pandangan yang berlawanan, dan mencampuri urusan luar negeri (https://www.macmillandictionary.com).

Samantha Bradshaw, dkk dalam laporan itu mengartikan pasukan siber adalah aktor pemerintah atau partai politik yang bertugas memanipulasi opini publik secara online (Bradshaw & Howard, 2017).

Aktor pemerintah atau partai bisa ditafsirkan pegawai tetap di pemerintah atau di partai, atau perorangan atau lembaga pengelola informasi atau perusahaan yang dikontrak untuk mengelola dan memanipulasi informasi untuk kepentingan user atau pengguna.

Karena itu status pasukan siber dan anggarannya bisa bersifat permanen dan temporal.

Penelitian mereka sejak 2016, dengan objek riset organisasi formal pasukan dunia maya di seluruh dunia, dan bagaimana para aktor ini menggunakan propaganda komputasi untuk tujuan politik.

Laporan 2019 sebagai hasil riset terhadap kegiatan pasukan siber di 70 negara, sementara laporan 2020 mencakup kegiatan pasukan siber pada 81 negara.

Pasukan siber di negara-negara yang menjadi objek riset terakhir adalah Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Belarusia, Bolivia, Bosnia & Herzegovina, Brasil, Kamboja, Cina, Kolombia, Kosta Rika, Kroasia, Kuba, Ceko Republik, Ekuador, Mesir, El Salvador, Eritrea, Ethiopia, Georgia, Jerman, Ghana, Yunani, Guatemala, Honduras, Hongaria.