Penjelasan Satgas soal Kebijakan Karantina Mandiri bagi Pejabat Tinggi

KOMPAS.com - Pejabat tinggi negara diperkenankan melakukan karantina mandiri seusai bepergian dari luar negeri, sesuai dengan Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 25 Tahun 2021.

Seperti yang dilakukan Presiden Joko Widodo saat kembali ke Tanah Air seusai menghadiri acara G20 Summit di Italia dan KTT Pemimpin Dunia tentang Perubahan Iklim di Skotlandia.

Jokowi melaksanakan karantina secara mandiri berlokasi di Istana Bogor.

Baca juga: Beda Ketentuan Karantina Satgas Covid-19 dan Wamenkes

Hal yang sama juga dilakukan oleh anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Mulan Jameela, yang melakukan karantina mandiri di kediaman pribadinya.

Berbeda dengan masyarakat pada umumnya yang harus menjalani masa karantina di hotel-hotel tertentu yang telah ditunjuk menjadi lokasi akomodasi karantina dengan biaya dari kantong pribadi.

Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan, mengapa hanya para pejabat tinggi yang diizinkan melakukan hal itu?

Baca juga: Omicron Masuk Indonesia, Vaksin Masih Ampuh?

Salah satunya disampaikan oleh akun Twitter @BimoMangkulng1.

"Udahlah akhiri lucu2an karantina bersyarat ini, pejabat boleh mandiri tp masyarakat biasa dibikin ribet," tulis dia.

Pertanyaan serupa juga dilontarkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Baca juga: Begini Aturan Karantina bagi WNI dan WNA dari Luar Negeri

Mohon pencerahan, kenapa pejabat &orang penting boleh karantina di rumah sendiri ??Kenapa masyarakat tidak boleh karantina di rumah sendiri ??Kenapa yg boleh berhemat atau jadi pelit cuma pejabat /vip??Kenapa masyarakat tidak boleh berhemat/ pelit ??kenapa cara karantina berbeda pic.twitter.com/PlYYQgDD6L

— Susi Pudjiastuti (@susipudjiastuti) December 21, 2021

Baca juga: Apa Itu Varian Omicron dan Apa Saja Gejalanya?

Penjelasan Satgas soal kebijakan karantina mandiri 

Kompas.com/Ahmad Dzulviqor Ilustrasi : Para TKI deportan yang ditempatkan di Rusunawa Nunukan Kaltara sebagai lokasi karantina sementara sebelum dipulangkan ke kampung halaman

Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan Covid-19 Nasional, dr Alexander Ginting memberikan penjelasannya.

Ia menyebut tidak semua pejabat diizinkan untuk melakukan karantina mandiri.

"Pejabat yang diizinkan karantina mandiri hanya eselon satu ke atas secara selektif," kata Alex, kepada Kompas.com, Rabu (22/12/2021).

"Yang harus diingat, tidak mudah untuk seorang pejabat eselon satu izin ke luar negeri jika tidak high priority," lanjut dia.

Baca juga: Vaksin Saja Tidak Cukup untuk Hadapi Omicron, Ini Kata WHO

Tidak seperti masyarakat umum, pejabat tinggi yang bepergian ke luar negeri di masa pandemi dapat dipastikan untuk melangsungkan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan.