Kemanusiaan Nyata Hadir di Bojong Koneng

Oleh: Jaya Suprana* 

AKHIRNYA, Pemerintah Kabupaten Bogor mengejawantahkan "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" serta "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" menjadi kenyataan di Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 

Setelah terjadi konflik pertanahan antara perusahaan real estate Sentul City melawan ratusan warga, termasuk sahabat saya, Rocky Gerung, yang telah terlebih dahulu bermukim di kawasan Bojong Koneng, akhirnya Pemkab Bogor turun tangan.

Pemkab Bogor memutuskan untuk menghentikan rencana penggusuran secara paksa yang akan dilakukan dengan menggunakan alat-alat berat dikawal oleh Satpol PP.

Baca juga: BPN Ungkap Pemilik HGB Lahan yang Ditempati Rocky Gerung

Ketua Bidang Pertanahan DPKPP Kabupaten Bogor Eko Mujiarto sudah resmi mengirimkan surat kepada manajemen Sentul City untuk menghentikan penggusuran paksa yang selama ini lazim dilakukan di wilayah konflik sengketa.

Eko juga meminta Sentul City mengedepankan upaya musyawarah kepada warga setempat dalam proses pembebasan lahan miliknya tersebut. Hal tersebut diminta oleh Pemkab agar konflik di lapangan antara Sentul City dengan Warga Desa Bojong Koneng tidak berlanjut.

Apabila upaya musyawarah tersebut masih tidak membuahkan hasil, Eko meminta agar seluruh pihak yang terlibat dapat menempuh jalur hukum agar kasus sengketa lahan tersebut dapat diselesaikan dengan keputusan hukum yang berkekuatan tetap.

Juga, disarankan Sentul City berkoordinasi dengan Pemkab Bogor dalam proses pembongkaran dan penertiban di atas lahan yang diklaim sebagai hak milik Sentul City.

Kepala BPN Kabupaten Bogor Setyo Achanto juga meminta agar Sentul City mematuhi saran Pemkab Bogor.

Baca juga: HGB Lahan Sengketa Dipastikan Milik Sentul City, Kuasa Hukum Rocky Gerung Tantang BPN

Nilai-nilai Pancasila

Syukur alhamdullilah, Tragedi Kemanusiaan 28 September 2016 di Bukit Duri tidak terjadi di Bojong Koneng.

Penghargaan dan ucapan terima kasih layak diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor yang telah secara nyata menghadirkan Pancasila terutama sila "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" serta "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" di Bojong Koneng.

Semoga yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dapat menjadi suri tauladan bagi seluruh pemerintah daerah yang sedang menghadapi permasalahan sengketa tanah di daerah masing-masing.

Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib ditegakkan oleh pemerintah yang telah dipilih oleh rakyat, tentu dengan tujuan bukan untuk melanggar, namun justru menegakkan hukum.

Dengan menggunakan logika sederhana saja, jelas tidak perlu diragukan lagi bahwa rakyat memilih kepala daerah pasti bukan untuk menggusur rakyat. 

Baca juga: Begini Saran Agar Sengketa Sentul City Versus Rocky Gerung Tak Terjadi Lagi

Apalagi jika dilakukan secara paksa yang berarti secara sempurna melanggar hukum atas tanah dan bangunan masih sengketa dan masih dalam proses hukum.

Sangat membahagiakan bahwa Pemerintah Kebupaten Bogor tidak cuma menghafal Pancasila sebagai slogan politik hampa makna belaka, tetapi benar-benar mewujudkannya sebagai sikap dan perilaku nyata. MERDEKA!