KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, aplikasi PeduliLindungi berpotensi untuk menjadi alat pembayaran digital di masa depan.
Dilansir Kompas.tv, Kamis, 23 September 2021, pernyataan tersebut disampaikan Luhut dalam acara Pembukaan Karya Kreatif Indonesia (KKI).
Menurut Luhut, PeduliLindungi saat ini telah banyak digunakan oleh masyarakat. Dia berharap digitalisasi ini dapat memberikan semangat bagi pelaku UMKM untuk terus menghasilkan produk yang memiliki daya saing tinggi.
Meski begitu banyak warganet mengiritiknya. Ada yang tidak percaya, karena data di PeduliLindungi sempat bocor.
Ada juga yang berpendapat itu tidak perlu, karena sudah ada produk-produk serupa di Indonesia, jadi PeduliLindungi sebaiknya tetap menjalankan fungsinya.
Buat apaan paaaaak. Udah ada gopay, dana, ovo, etc. Jangan keluar jalur lah, fungsinya pedulilindungi kan buat tracking doangggg. Udah cukupppppp.
— nocha. ???????? (@nochax) September 23, 2021
ngakak malah jadi alat pembayaran digital wong sekarang aja datanya malah bocor kok malah dijadikan pembayaran digital. cuih pic.twitter.com/pmJznASuTD
— netnot (@ulululluu) September 23, 2021
Ga kasian sama yg ga punya hp? Ga kasian sama yg gaptek? Kalo bikin usul tolong jangan asal sumpah.
— akulelah (@keuliseutalll) September 23, 2021
Baca juga: Daftar Lengkap 107 Pinjol Terdaftar dan Berizin di OJK
Kompas.com menghubungi Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) Jodi Mahardi untuk memperjelas tentang apa yang dimaksud Luhut dalam pernyataannya itu.
Jodi menyampaikan bahwa pernyataan Luhut baru sebatas wacana, sehingga belum ada detail rencananya.
"Baru ide atau wacana aja," kata Jodi pada Kompas.com, Jumat (24/9/2021).
Dihubungi terpisah, Pakar digital forensik Ruby Alamsyah menanggapi tentang rencana tersebut. Menurutnya PeduliLindungi harusnya fokus pada tujuannya semula
"Menurut saya PeduliLindungi lebih baik fokus dahulu di core service-nya, yaitu membantu pemerintah untuk bidang Kesehatan terkait tracing dan tracking, serta mengoptimalkan tingkat keamanan sistemnya," kata Ruby pada Kompas.com, Sabtu (25/9/2021).
Selain itu dia menyoroti aplikasi tersebut masih ada celah keamanannya.
"Kita lihat masih banyak kekurangan di PeduliLindungi, termasuk keamanan sistemnya (NIK dan sertifikat vaksin presiden bocor)," ujar Ruby.
Lanjut Ruby, jika PeduliLindungi diperluas karena user-nya (pengguna) banyak, itu mengesankan bahwa alat pembayaran digital milik BUMN, LinkAja, tidak berhasil mendapatkan banyak user.
"Karena kalau saat ini PL mau merambah alat pembayaran digital, terkesan PL ada ambisi komersil yang mana mestinya PL sebagai alat bantu pemerintah dalam bidang kesehatan saja," imbuh Ruby.
Lalu, jika PeduliLindungi akan menambah fitur sebagai alat pembayaran dan hanya bekerjasama dengan produk LinkAja milik BUMN, maka menurut Ruby pemerintah tidak fair (adil).