QR Code Sertifikat Vaksin RI Tak Terbaca di Luar Negeri, Ini Kata Kemenkes

Kompas.com - 25/09/2021, 17:45 WIB

Nur Fitriatus Shalihah,

Rendika Ferri Kurniawan

Tim Redaksi

Nur Fitriatus Shalihah

Penulis

Rendika Ferri Kurniawan

Editor

Lihat Foto

Pengunjung memindai kode batang (QR Code) melalui aplikasi PeduliLindungi di Pintu Gerbang Utama Timur, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Selasa (14/9/2021). Taman Impian Jaya Ancol menjadi salah satu dari 20 destinasi wisata yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai lokasi uji coba tahap awal penerapan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat masuk tempat wisata di masa PPKM. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.(ANTARAFOTO/Aprillio Akbar)

KOMPAS.com - Masyarakat Indonesia yang telah tervaksinasi nampaknya masih akan kesulitan saat berada di luar negeri.

Hal itu dikarenakan QR code sertifikat vaksin yang belum bisa terbaca.

Diberitakan Kompas.com, 22 September 2021, Konsul Haji Kosulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah Endang Jumali menceritakan QR code sertifikat vaksin Covid-19 Indonesia tidak bisa terbaca di bandara Arab Saudi.

Hal itu ditemukan Jumali saat melakukan uji coba sertifikat vaksin Covid-19 beberapa waktu lalu.

"Kami sudah mencoba beberapa kali membaca QR Code sertifikat dari Indonesia sampai pada saat kami uji coba itu belum bisa terbaca," kata Jumali dalam diskusi daring, 21 September 2021.

Padahal QR code sertifikat vaksin adalah hal mutlak yang harus dalam proses pembacaan sertifikat vaksin Covid-19 di Bandara Arab Saudi.

Dia berharap hal semacam ini bisa menjadi perhatian bersama, terutama pemerintah Indonesia.

Bagaimana tanggapan Kementerian Kesehatan (Kemenkes)?

Penjelasan Kemenkes

Kompas.com menghubungi Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi. Dia menyatakan pihaknya belum mendapatkan info.

Dia menambahkan saat ini sedang proses integrasi, jadi masyarakat diminta untuk menunggu proses finalisasi.

"Ini belum dapat info tetapi kita sebenarnya sedang dalam proses untuk integrasi dengan platform digital. Sehingga ini masih dalam proses finalisasi," kata Nadia kepada Kompas.com, Sabtu (25/9/2021).

Meski begitu, Nadia tidak menyebutkan secara detail waktu yang dibutuhkan dalam proses integrasi tersebut.

Lebih lanjut, Nadia menjelaskan, untuk menjamin keamanan data, maka pemerintah harus melakukan kerjasama terlebih dahulu dengan negara tersebut.

Kehati-hatian itu agar data masyarakat tidak diambil begitu saja oleh negara lain.

"Ini tujuan perlindungan data warga negara kita. Kalau semua bisa dibaca tanpa perjanjian antar negara nanti kita tidak bisa memastikan keamanan data individu tersebut," ungkap Nadia.