Menanti Calon Panglima TNI Pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto...

Pergantian panglima TNI sebagai proses politik

Secara politik, Fahmi menyebut, kebutuhan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini adalah mendapatkan para pembantu dengan loyalitas tanpa reserve, terutama untuk memuluskan agenda-agenda politik dan pemerintahan.

Dari situ, bisa dilihat bahwa tidak ada barrier dalam relasi antara Jokowi dan Yudo Margono. Namun hal itu sekaligus menunjukkan bahwa Yudo tidak punya endorser (pendukung) yang sangat kuat untuk menggaransi dirinya terpilih.

Berbeda halnya dengan Andika Perkasa, yang menurutnya memiliki endorser kuat sekaligus barrier.

"Melalui sosok ayah mertuanya, Hendropriyono, maupun dari beragam pernyataan dukungan dari sejumlah politisi dan tokoh," tuturnya.

Baca juga: Mengenang Perjalanan Djoko Santoso, dari Panglima TNI hingga Kiprahnya di Dunia Politik

Lebih lanjut Fahmi mengatakan, pergantian panglima TNI merupakan sebuah proses politik, di mana Presiden mengusulkan, lalu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menilai sebelum memutuskan setuju atau tidak setuju dengan pilihan Presiden.

"Yang tidak patut adalah jika para 'bakal calon' ini kemudian menggunakan instrumen atau kekuatan politik tertentu untuk memperkuat peluang untuk dipilih Presiden," katanya lagi.

Pengusulan panglima TNI, imbuhnya merupakan hak dan kewenangan Presiden.

Baca juga: Soal Jabatan Wakil Panglima TNI, Matahari Kembar dan Ibu Kota Baru...

Sepanjang tidak ada kebutuhan mendesak atau persoalan yang mengharuskan penggantian segera, hanya Presiden yang berhak menentukan waktu terbaik untuk mengganti panglima TNI dan mengusulkan calon penggantinya ke DPR.

Menurutnya, siapapun yang terpilih tidak akan ada banyak perbedaan.

"Tak perlu ada kekhawatiran terkait kemampuan menyelesaikan masalah. Seorang panglima TNI tidak bekerja sendiri. Dia akan didukung dan ditopang oleh para staf dan komandan satuan di jajaran Mabes TNI maupun di tiap-tiap matra," kata Fahmi.

"Makanya kemudian kita hanya berharap, presiden maupun DPR tidak terjebak pada bangunan citra dan reputasi yang disodorkan oleh para endorser, tanpa melihat realitas secara jernih dan obyektif," lanjut dia.

Baca juga: Mengenal Jabatan Wakil Panglima TNI yang Kembali Dihidupkan Jokowi