Soal Jabatan Wakil Panglima TNI, Matahari Kembar dan Ibu Kota Baru...

Kompas.com - 08/11/2019, 20:40 WIB
Inspektur upacara, Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (ketiga kanan), Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Siwi Sukma Adji (kedua kanan) dan Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI Yuyu Sutisna (kiri) menyalami pasukan usai Upacara Perayaan HUT Ke-74 TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (5/10/2019). ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATInspektur upacara, Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (ketiga kanan), Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Siwi Sukma Adji (kedua kanan) dan Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI Yuyu Sutisna (kiri) menyalami pasukan usai Upacara Perayaan HUT Ke-74 TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (5/10/2019).


KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menghidupkan Jabatan Wakil Panglima (Wapang) Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Hal tersebut dituangkan presiden dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 mengenai Susunan Organisasi TNI.

Jabatan Wakil Panglima TNI ini dulunya sempat dihapus oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Pejabat terakhir yang menjabat sebagai Wakil Panglima TNI saat itu adalah Fachrul Razi, yang kini merupakan Menteri Agama untuk kabinet Jokowi periode 2019-2024.

Soal adanya Wakil Panglima TNI, analis militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie, menilai kembalinya Wapang harus disambut baik.

Ia juga menyebut, tak perlu adanya kekhawatiran mengenai munculnya ' matahari kembar' di tubuh TNI.

Hal tersebut karena Network Centric Warfare (NCW) harus dibangun dan membutuhkan perhatian khusus.

“Itu (Network Centric Warfare) memerlukan perhatian khusus, maka harus ada wakil panglima yang khusus membawahi kogabwilhan tadi," ujarnya.

Baca juga: Mengenal Jabatan Wakil Panglima TNI yang Kembali Dihidupkan Jokowi

Ibu Kota Baru

Menurut Connie, nantinya ruang lingkup tugas wakil panglima akan bertitik berat pada pembinaan dan koordinasi pada interoperabilitas ke 3 matra.

“Kalau wakil panglima lebih kepada kogabnya. Bagaimana mengefektifkan kogab, bagaimana menyusun strategi perangnya kogab, bagaimana doktrin perang kogab. Itu kan khusus sendiri, dan itu baru,” kata dia.

Menurutnya, doktrin TNI harus segera berubah dari defensive active menjadi offensive passive mengikuti visi nawacita dan poros maritim dunia. Selain karena konstelasi politik dan militer kawasan yang semakin mengental.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X