Pandemi Covid-19, Kematian Necropolitics dan Harapan Baru

Kompas.com - 23/07/2021, 08:05 WIB
Tenaga kesehatan melakukan perawatan terhadap pasien Covid-19 di Instalasi Gawat Darurat (IGD) di RSUD Koja, Jakarta Utara, Selasa (29/6/2021). Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja menjadi rumah sakit (RS) khusus untuk pasien virus corona (Covid-19) sesuai surat edaran Kementerian Kesehatan (Kemkes). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGTenaga kesehatan melakukan perawatan terhadap pasien Covid-19 di Instalasi Gawat Darurat (IGD) di RSUD Koja, Jakarta Utara, Selasa (29/6/2021). Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja menjadi rumah sakit (RS) khusus untuk pasien virus corona (Covid-19) sesuai surat edaran Kementerian Kesehatan (Kemkes).

DI ruang ICU sebuah rumah sakit, ada 5 pasien covid 19. Mereka adalah direktur bank, dokter, mahasiswa, menteri dan seorang pengangguran.

Saturasi oksigen kelimanya di bawah 85. Semuanya memiliki komorbid. Sayangnya, cadangan oksigen hanya cukup untuk empat orang. Siapa yang akan mendapatkan oksigen?

Jawab atas pertanyaan tersebut mencerminkan siapa yang hidupnya dianggap lebih berharga. Jika situasi tersebut ditarik dalam kehidupan yang lebih luas, kebijakan yang diambil pemerintah tidak selalu untuk seluruh rakyat.

Sebab, kepentingan dan aspirasi rakyat beragam. Pemerintah tidak mungkin memenuhi semuanya. Pemerintah perlu memilih, kelompok mana yang mendapat prioritas untuk dilindungi dan diperhatikan.

Karena ada kelompok yang diprioritaskan, ada kelompok yang kurang atau tidak prioritas. Achille Mbembe, ilmuwan politik dan poskolonial asal Kamerun, memakai istilah necropolitics untuk menjelaskan hal tersebut.

Menurutnya, necropolitics adalah kuasa untuk menentukan siapa yang dianggap penting dan tidak, siapa yang perlu diprioritaskan dan tidak. Dasarnya kalkulasi untung rugi.

Di negara-negara Afrika Selatan, kebijakan lockdown sangat bias kepentingan kelas menengah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Contohnya Zimbabwe. Sebagian besar masyarakatnya bekerja di sektor informal dan pengangguran. Mereka tidak mungkin dibatasi aktivitasnya. Sebab mereka perlu makan.

Kebijakan kerja dari rumah hanya mungkin bagi mereka yang memiliki rumah dan penghasilan bulanan.

Karena itu, kebijakan lockdown di Zimbabwe adalah necropolitics. Pemerintah menghendaki keselamatan orang tertentu dengan mengorbankan sekelompok lainnya yang lebih lemah.

Di luar ada kemungkinan politisasi, penolakan sebagian kelompok terhadap kebijakan PPKM darurat di Indonesia adalah hal yang masuk akal.

Jika pemerintah tidak memberikan uang atau kebutuhan makan kepada mereka, kebijakan PPKM tidak pernah akan berhasil. Selain itu, PPKM tanpa bantuan finansial kepada rakyat miskin hanya akan mematikan mereka.

Kematian politik kematian (necropolitics)

Saat ini, semua orang menghadapi badai covid 19. Tetapi, kesiapan dan kemampuan tiap orang berbeda-beda.

Halaman Selanjutnya
Halaman:

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.