Anggota DPR Minta Prioritas ICU, Pengamat: Jelas Tak Pantas dan Tidak Etis

Baca juga: KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) kembali menjadi sorotan publik setelah salah satu politisinya memberikan pernyataan yang dianggap mengutamakan pejabat.

Anggota Komisi IX yang juga Ketua Fraksi PAN Saleh Daulay sebelumnya meminta agar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyiapkan fasilitas kesehatan dalam menghadapi skenario terburuk Covid-19.

Ia menyatakan tak mau lagi mendengar kabar adanya anggota DPR tidak mendapat ICU.

"Kalau nanti terus naik tentu perlu persiapan yang cukup matang, saya tidak mau lagi misalnya mendengar ada anggota DPR yang tidak mendapat tempat di ICU seperti yang dialami oleh anggota Fraksi PAN saudaraku John Siffy Mirin, anggota DPR dari Papua," kata Saleh dalam rapat dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (13/7/2021).

Politisi PAN: Saya Tak Mau Dengar Lagi Ada Anggota DPR Tak Dapat ICU 

Tepatkah permintaan seperti ini?

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mengatakan, usulan itu sangat tidak etis di tengah situasi krisis akibat pandemi Covid-19.

"Tentu usulan ini jelas tidak pantas dan tidak etis, karena kita sedang dalam kondisi pandemi, di mana harusnya semua masyarakat mendapat pelayanan sama," kata Trubus kepada Kompas.com, Kamis (15/7/2021).

Menurut dia, permintaan tersebut juga menunjukkan kurangnya sense of cirisis di tubuh DPR dan lebih mementingkan sesuatu yang sifatnya privilege.

Padahal, hal itu bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28(H) ayat 1 yang menyebutkan masyarakat berhak atas layanan kesehatan yang sama.

Tribus mengungkapkan, pemerintah seharusnya belajar dari Thailand yang menghapus sistem kelas dalam pelayanan kesehatan.

"Kita bisa melihat di Thailand, di sana tidak ada kelas 1, 2, 3, di sana semua rata sama. Harusnya kita mencontoh ke sana, tidak ada lagi istilahnya minta dibuatkan rumah sakit khusus pejabat, minta ICU," jelas dia.

Baca juga: Klarifikasi Pernyataan Soal ICU untuk Anggota DPR, Politisi PAN: Tidak Ada Maksud Mengutamakan Pejabat

Daripada meminta ICU dan rumah sakit khusus, Trubus berharap agar anggota DPR membantu konstituennya dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Sebab, banyak masyarakat di daerah kini kesulitan mendapat obat, layanan kesehatan, dan sarana prasarana untuk isolasi mandiri.

Trubus mengatakan, kinerja DPR di masa pandemi Covid-19 belum maksimal dan jauh dari harapan.

Bahkan, tak ada kontribusi langsung yang dilakukan DPR.

Saat PPKM Darurat, DPR seharusnya lebih memberikan fungsinya, misalnya dengan mengizinkan gedungnya untuk dijadikan tempat isolasi mandiri.

"Jadi menurut saya kekurangan yang perlu ditingkatkan adalah kesadaran mereka bahwa ini situasi pandemi, extra ordinary, harus segera melakukan penanganan yang tepat," ujar Trubus.

"Daerah-daerah itu dihadapkan oleh soal anggaran maupun infrastruktur dan SDM. Mereka seharusnya mengusahakan soal anggaran paling tidak, agar bisa menerapkan ppkm darurat secara optimal," lanjut dia.

Trubus berharap agar DPR memberi kontribusi yang besar sebagai representasi rakyat.