Ini Jenis Perusahaan yang Wajib WFH Selama PPKM Darurat

KOMPAS.com - Sejumlah peraturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat mulai diberlakukan 3 Juli 2021 selama dua pekan hingga 20 Juli 2021.

Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai koordinator PPKM darurat.

Salah satu aturan PPKM darurat yaitu sektor esensial diberlakukan 50 persen maksimum work from office (WFO) atau bekerja dari kantor dengan menerapkan protokol kesehatan.

Sedangkan sektor non esensial menerapkan 100 persen work from home (WFH) atau bekerja dari rumah selama masa PPKM darurat.

Pemerintah membagi tiga sektor yang dibatasi selama masa PPKM Darurat yang dapat menerapkan WFH dan WFO.

Baca juga: PPKM Darurat Jawa-Bali, Sektor Non-esensial Wajib WFH 100 Persen

Berikut ini dua cakupan sektor berdasarkan tingkat kepentingannya selama masa PPKM darurat.

1. Sektor non esensial atau bukan sektor mendasar yaitu cakupan yang tidak termasuk dalam sektor esensial dan kritikal.

2. Cakupan sektor esensial yaitu keuangan dan perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, teknologi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina dan industri orientasi ekspor.

3. Cakupan sektor kritikal yakni kesehatan, energi, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjang, petrokimia, objek vital nasional, proyek strategi nasional, semen, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri kebutuhan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Baca juga: Menteri PAN-RB Terbitkan Aturan Sistem Kerja ASN Saat PPKM Darurat, Sektor Non-esensial 100 Persen WFH

Sementara untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong serta pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional hingga pukul 20.00 dan pengurangan pengunjung 50 persen.