Tolak Pajak Sembako, Dedi Mulyadi Sebut Fungsi Negara Hilang, Pustek UGM Bilang Warga Miskin Kian Sengsara

Kompas.com - 12/06/2021, 12:49 WIB
Ilustrasi sembako. SHUTTERSTOCK/YOGASITAMASIlustrasi sembako.
Penulis Farid Assifa
|

KOMPAS.com - Sejumlah kalangan menolak rencana pemerintah memberlakukan pajak penambahan nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok atau sembako dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.

Jika rencana tersebut direalisasikan, banyak bahan pokok yang akan dikenai pajak. Di antaranya beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi kepada Kompas.com via sambungan telepon, Jumat (11/6/2021), mengatakan, pihaknya menolak rencana kenaikan pajak penambahan nilai (PPN) bahan pokok dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.

Menurut Dedi, jika rencana tersebut diimplementasikan, para petani akan semakin terbebani.

"Saya tegaskan menolak pajak untuk bahan pokok produk pertanian. Negara tak boleh ambil untung dari kebutuhan pokok rakyat. Harusnya (negara) melindungi pengadaan dan ketersediaannya," tegas mantan Bupati Purwakarta itu.

Baca juga: Stafsus Menkeu: Wacana PPN Sembako Hanya Bagian Kecil dari RUU KUP yang Dipotong

 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lanjut Dedi, kalau produk pertanian itu dikenai pajak 12 persen ataupun 5 persen pilihannya, pada akhirnya harga produksi pertanian akan semakin ditekan dan petani akan semakin rugi

Selain merugikan petani, kata Dedi, pemberlakuan pajak tersebut bertentangan dengan fungsi negara yang harus menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan.

Menurut Dedi, komponen bahan pangan itu adalah komponen yang harus dilindungi oleh negara.

Negara, lanjut dia, harus melindungi proses penanaman, pemupukan, hingga panen, karena itu menyangkut ketahanan kehidupan masyarakat.

"Namun, dengan rencana kenaikan pajak itu, maka prinsip-prinsip negara menyediakan pangan sebagai bagian dari fungsi negara melindungi rakyat menjadi hilang," tandas Dedi.

Halaman:

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X