Kompas.com - 05/06/2021, 06:30 WIB
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana usai melaporkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke KPK, Kamis (23/1/2020). KOMPAS.com/ARDITO RAMADHAN DPeneliti ICW Kurnia Ramadhana usai melaporkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke KPK, Kamis (23/1/2020).

KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri telah menganggap perintah Presiden Joko Widodo sebagai angin lalu.

Sebab, pelantikan 1.271 pegawai KPK yang dilakukan Firli Bahuri baru-baru ini, dan memecat 75 pegawai KPK lainnya telah mengabaikan arahan Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan tes wawasan kebangsaan TWK jangan dijadikan dasar pemberhentian pegawai KPK yang tidak lulus TWK.

Baca juga: KPK Tak Akan Publikasikan Nama-nama Pegawai yang Tak Lolos TWK

“Bahkan perintah Presiden dianggap angin lalu oleh Pimpinan KPK. Potret pelanggaran etika atas pertanyaan dalam TWK yang diajukan sejumlah pegawai juga tak digubris,” tutur Peneliti ICW Kurnia Ramadhana melalui keterangan tertulisnya, Selasa (1/6/2021).

Tak hanya itu, pelantikan 1.271 pegawai KPK oleh Firli Bahuri pun dinilai ICW sebagai sikap arogansi pimpinan KPK.

Arogan terhadap pengabaian aturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020.

Baca juga: 9 Pegawai KPK Ajukan Uji Materi UU KPK ke Mahkamah Konstitusi

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Arogan karena bersikap abai terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Pengujian Udang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua UU KPK yang menyebutkan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh sampai merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat jadi ASN.

“Hingga dugaan pelanggaran etika dalam soal asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK),” tegas dia.

Hal tersebut sudah sangat jelas lanjut Kurnia mengatakan, menunjukkan TWK hanya sebagai alat kepentingan Firli Bahuri dengan sejumlah pihak untuk menjalankan agenda lain diluar pemberantasan korupsi.

“Melihat hal ini semakin jelas dan terang benderang bahwa TWK ini hanya sekadar dijadikan alat oleh pimpinan KPK, dan kelompok tertentu untuk kebutuhan agenda di luar lingkup pemberantasa korupsi,” kata dia.

Baca juga: Jokowi Diminta Segera Ambil Langkah Penyelamatan KPK 

Oleh sebab itu, ICW secara tegas meminta Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan surat keputusan untuk melakukan pengangkatan bagi 75 pegawai KPK yang dianggap tidak lolos TWK.

Halaman Selanjutnya
Halaman:

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.