Saat Pelantikan Pegawai KPK Tetap Berjalan di Tengah Sorotan Publik...

Desakan Koalisi Guru Besar

Sementara itu, Koalisi Guru BEsar Antikorupsi mendesak Jokowi untuk menunda pelantikan pegawai KPK.

"Kami berharap agar Presiden Joko Widodo menarik pendelegasian kewenangan pengangkatan ASN dari KPK karena terdapat sejumlah persoalan hukum yang belum terselesaikan," kata Guru Besar FH UNPAD Prof Atip Latipulhayat, dalam keterangan tertulisnya, Senin (31/5/2021).

Selain itu, mereka mendesak agar seluruh pegawai KPK diangkat menjadi ASN.

Atip menilai, polemik TWK akan mengganggu proses penanganan perkara besar, seperti kasus Bansos Covid-19, dan suap benih lobster.

"Tentu konsekuensi logis dari hasil penyelenggaraan TWK, para penyelidik dan penyidik tersebut tidak bisa menangani perkara itu," kata dia.

Tunggu putusan MK

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta KPK menunda pelantikan hingga ada kejelasan makna alih status "tidak boleh merugikan KPK" dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi.

"Hari ini saya akan mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi tentang sengketa perbedaan makna tidak boleh merugikan dan tidak boleh dipecat pegawai KPK dengan alasan gugur atau tidak lulus TWK," kata Koordinator MAKI Boyamin.

Boyamin menilai, Kepala BKN Bima Haria Wibisana memiliki interpretasi berbeda terkait pengertian yang menyebut "tidak boleh merugikan hak pegawai KPK" dalam proses alih status menjadi ASN.

Menurut dia, seharusnya tidak boleh ada satu pun pegawai KPK yang dirugikan melalui pemberhentian dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN.

Ia berharap, tidak ada pegawai KPK yang dirugikan melalui pemberhentian dalam proses alih status yang berlangsung.

Menurut Boyamin, pegawai KPK saat ini sudah berstatus pegawai tetap dan hanya bisa diberhentikan apabila ada yang melanggar hukum.

Baca juga: 77 Guru Besar Antikorupsi Minta Jokowi Batalkan Pelantikan Pegawai KPK Jadi ASN Besok

(Sumber: Kompas.com (Rahel Narda Chaterine/Irfan Kamil | Editor: Dani Prabowo/Icha Rastika)