KOMPAS.com - Sejumlah soal dalam tes pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ramai menjadi pembicaraan hingga mengundang kontroversi.
Pasalnya, soal untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) KPK ini dinilai tidak ada kaitannya dengan pemberantasan korupsi.
Sejumlah tokoh ikut memperboncangkan soal tes pegawai KPK. Mulai dari mantan Jubir KPK Febri Diansyah hingga politisi Fadli Zon.
Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM Zaenur Rohman menilai, sejumlah soal kontroversi itu sangat tidak layak dan tidak mencerminkan tes wawasan kebangsaan.
Berikut daftar soal dalam tes pegawai KPK yang mengundang kontroversi.
Zaenur menyebutkan, ada pertanyaan terkait dengan setuju atau tidaknya tentang melepas jilbab dalam tes ASN KPK. Pertanyaan tersebut adalah, "Bersediakah lepas jilbab?"
Ia menilai berjilbab atau tidak itu masuk dalam ranah keagamaan dan merupakan hak beragama yang dijamin konstitusi UUD 1945.
Baca juga: Ramai Lepas Jilbab Jadi Soal Tes Pegawai KPK, Pukat UGM: Buka Soalnya!
Soal jilbab atau tidak juga merupakan hak azasi manusia (HAM) yang dijamin konstitusi.
"Jadi mengenakan jilbab atau tidak merupakan HAM yang dijamin konstitusi, tidak bisa dipaksakan oleh siapapun termasuk institusi tempat bekerja," kata Zaenur pada Kompas.com, Sabtu (8/5/2021).
Menurutnya, pertanyaan itu melanggar prinsipdasar yang dijamin dalam konstitusi, yaitu hak beragama.
Selain itu, lanjut Zaenur, pertanyaan tersebut sangat tidak berhubungan dengan tugas dan fungsi KPK.
Selain masalah jilbab, pertanyaan lainnya yang mengundang kontroversi dalam seleksi ulang pegawai KPK itu adalah doa qunut. Pegawai KPK yang mengikuti diuji diminta membacakan doa qunut.
Pertanyaan lain dalam tes pegawai KPK itu adalah sikap terhadap lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT). Pertanyaan tersebut juga dinilai aneh.
"Iya ada yang ditanyakan (doa qunut), ada juga LGBT, itu benar," kata salah seorang sumber Kompas.com, Rabu (5/5/2021).
Baca juga: Qunut-Jilbab Jadi Soal TWK KPK, Akademisi: Kenapa Tes Kebangsaan Soalnya Begitu?
Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM Zaenur Rohman menilai, tes Wawasan Kebangsaan KPK seharusnya tidak dilakukan. Menurutnya, tes terebut baru muncul saat KPK dipimpin Firli Bahuri.