Kronologi Konflik Demokrat: dari Klaim Kepemimpinan hingga Saling Lapor

Mahfud mengaku menerima surat yang berisi permohonan perlindungan hukum dan pencegahan penyelenggaraan KLB itu pada 4 Maret 2021.

Baca juga: Jelang KLB, Mahfud MD Terima Surat dari AHY

KLB Deli Serdang

KLB benar terjadi pada 5 Maret pukul 15.00 WIB di The Hill Hotel and Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Hasil dari KLB itu adalah terpilihnya Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat kubu KLB, melalui proses voting.

Selain Moeldoko, nama lain yang diajukan untuk menjadi ketum dalam kesempatan itu adalah Marzuki Alie. Namun, pada akhirnya Moeldoko yang terpilih.

Keputusan pun diambil dan disetujui oleh para peserta KLB dengan riuh tepuk tangan dan seruan kata "setuju!".

KLB ini diprakarsai oleh seorang mantan kader Demokrat yang telah dipecat, Darmizal.

Baca juga: Hasil KLB Kubu Kontra AHY, Moeldoko Jadi Ketua Umum Partai Demokrat

SBY angkat bicara

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara terkait KLB tersebut.

Ia menyebut pihaknya berkabung atas terjadinya KLB yang dinilai menyerang kedaulatan Partai Demokrat.

"Hari ini kami berkabung, Partai Demokrat berkabung, sebenarnya bangsa Indonesia juga berkabung, berkabung karena akal sehat telah mati, sementara keadilan supermasi hukum dan demokrasi sedang diuji," kata SBY dalam konferensi pers secara daring, Jumat (5/3/2021).

SBY juga menyebut pelaku atau dalang di balik KLB itu sebagai pihak yang benar-benar tega dan berdarah dingin.

Ia tidak pernah terpikir bahwa partai yang selama ini menjadi rumah dan kendaraan politiknya mendapat perlakuan yang sedemikian ini.

Baca juga: Tanggapi KLB, SBY: Demokrat Berkabung, Akal Sehat Telah Mati

AHY lapor Kemenkumham

AHY didampingi jajaran petinggi Partai Demokrat dan 34 orang DPD Partai Demokrat seluruh Indonesia mendatangi kantor Kemenkumham pada Senin (8/3/2021).

Mereka menyerahkan 5 kontainer berisi berkas yang menguatkan bahwa KLB Deli Serdang tidak sesuai dengan AD/ART yang ada di dalam partai.

Pihaknya yakin Kemenkumham akan memeriksa dan memproses perkara ini dengan penuh integritas.

"Saya memiliki keyakinan Kementerian Hukum dan HAM memiliki integritas dan juga bisa bertindak secara objektif, menggunakan segala data, bukti, dan fakta yang kami serahkan hari ini," kata AHY, dikutip dari Kompas.com, Senin (8/3/2021).