Kerumunan Saat Jokowi di Maumere, Bagaimana Seharusnya Protokol Pejabat di Ruang Publik?

KOMPAS.com - Kerumunan yang terjadi saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Maumere, Kabupaten Sikka, NTT, Selasa (23/2/2021), menjadi sorotan publik.

Kedatangan Jokowi ke NTT untuk meresmikan Bendungan Napun Gete.

Ketika keluar dari bandara, tepatnya di Kelurahan Waioti, Maumere, mobil Jokowi langsung disambut kerumunan warga/

Kerumunan warga mulai dari anak-anak, orang dewasa hingga lansia melambaikan tangan menyambut rombongan Presiden.

Meski dilarang merapat, warga tetap nekat menerobos motor Paspampres dan aparat keamanan.

Presiden akhirnya menunjukkan dirinya melalui bagian atas mobil dan melambaikan tangan kepada warganya.

Baca juga: Kunjungan Jokowi ke Sikka Berujung Kerumunan Warga, Berikut Fakta-faktanya

Peristiwa ini menjadi sorotan karena terjadi di tengah pendemi Covid-19 yang belum terkendali.

Bagaimana seharusnya protokoler bagi pejabat seperti Presiden ketika berada di ruang publik agar tak menimbulkan kerumunan?

Seharusnya ada protap

Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman, menilai, seharusnya ada prosedur tetap (protap) yang dijalankan dalam kunjungan pejabat seperti Presiden.

Apalagi, kunjungan tersebut dilakukan di tengah pandemi Covid-19 yang belum terkendali.

"Sehingga untuk keamanan Beliau, keamanan tim yang mendampingi, pejabat yang ada di lokasi, dan tentunya masyarakat, maka harus ada prosedur tetap," ujar Dicky saat dihubungi Kompas.com, Kamis (25/2/2021).

Dicky mengatakan, dengan kondisi pandemi yang belum terkendali itu, risiko penularan atau paparan masih tinggi.

Oleh karena itu, dibutuhkan keteladanan dan konsistensi atau komitmen untuk mematuhi protokol kesehatan.

"Walaupun saat ini kita berada di tengah program vaksinasi, tetap saja vaksin ini tidak 100 persen melindungi," ujar Dicky.

Baca juga: Airlangga Sebut Kasus Covid-19 di Indonesia Turun akibat PPKM, Epidemiolog: Tak Berdasar!

Prosedur pencegahan

Dicky mengingatkan, protokol dari Istana dan pemerintah daerah yang dikunjungi Presiden, harus saling berkoordinasi mencegah terjadinya hal semacam ini.