Gabriel mengatakan, Menteri Sosial Tri Rismaharini mempunyai tantangan yang berat.
Dalam situasi pandemi Covid-19, Risma harus mengambil langkah-langkah cepat untuk meringankan dampak wabah, dengan fokus terhadap kebijakan sosial untuk masyarakat.
Dalam penyelanggaraannya, Kementerian Sosial dituntut untuk transparan.
"Di satu sisi, ada tuntutan percepatan untuk semacam tanggap darurat, recovery ekonomi secara sosial dengan macam-macam kebijakan sosial itu. Tapi pada saat yang bersamaan juga dituntut untuk akuntabel," papar dia.
Secara keseluruhan, pemerintah harus bergerak cepat menghadapi situasi pandemi yang telah berdampak besar pada sektor kesehatan dan ekonomi.
Gabriel mengatakan, publik berharap ada tindakan cepat dan tegas dari pemerintah karena wabah Covid-19 di Indonesia yang semakin memburuk.
"(Penanganan pandemi) itu kan prioritas pokoknya, di samping saat yang bersamaan pemulihan atau penyelamatan ekonomi," kata dia.
Ia menekankan pada tata kelola pemerintahan, ada ketegasan pada tugas dan tanggung jawab masing-masing pejabat publik.
"Pak Jokowi harus tegas, siapa harus melakukan apa, siapa bertanggung jawab atas apa kepada siapa, SOP internalnya bagaimana, SOP antar kementerian/lembaganya bagaimana," ujar Gabriel.
"Lebih pada pembenahan tata kelola krisisnya, dan itu masih jadi persoalan," lanjut dia.