Hari Ini dalam Sejarah: Oeang Republik Indonesia Resmi Jadi Alat Pembayaran

KOMPAS.com - Hari ini 74 tahun yang lalu, tepatnya pada 30 Oktober 1946, Indonesia untuk pertama kalinya menerbitkan mata uang resmi, yaitu Oeang Republik Indonesia (ORI).

Dilansir laman Kementerian Keuangan, 29 Oktober 2019, penerbitan ORI diumumkan Wakil Presiden Mohammad Hatta pada 29 Oktober 1946 melalui siaran Radio Rakyat Indonesia (RRI) Yogyakarta.

"Besok, tanggal 30 Oktober 1946 adalah suatu hari yang mengandung sejarah bagi Tanah Air kita. Rakyat kita menghadapi penghidupan baru. Besok mulai beredar Oeang Republik Indonesia sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah," kata Hatta.

Sebelum mata uang ORI diterbitkan, beberapa mata uang berlaku di Indonesia, seperti mata uang De Javasche Bank, yang merupakan mata uang Hindia Belanda, dan mata uang Jepang.

Penerbitan ORI merupakan sebuah langkah yang tegas bahwa Indonesia ingin benar-benar merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang.

"Dengan ini tutuplah suatu masa dalam sejarah keuangan Republik Indonesia. Masa yang penuh dengan penderitaan dan kesukaran bagi rakyat kita. Uang sendiri itu adalah tanda kemerdekaan Negara," tegas Hatta dalam pidatonya.

Baca juga: Jika Terjadi Resesi Ekonomi, Apa Dampaknya pada Harga Bahan Pokok?

Kemerdekaan ekonomi

Pidato Hatta dalam rangka pengumuman penerbitan ORI menyatakan dengan tegas niat bangsa Indonesia untuk terlepas dari penjajahan bangsa lain, termasuk dalam hal perekonomian.

Selepas proklamasi kemerdekaan, Belanda merancang rencana untuk menjajah kembali Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan menguasai urat nadi perekonomian, yaitu melalui peredaran uang.

Dikutip dari Harian Kompas, 31 Oktober 1993, Belanda mengedarkan uang NICA (Netherlands Indische Civil Administration) yang dicetak di Australia tahun 1943 bergambar Ratu Wilhelmina.

Belanda memaksakan uang ini sebagai alat pembayaran yang sah bagi semua pihak yang bertikai saat itu.

Baca juga: Sejarah Rupiah, Bermula dari Oeang Republik Indonesia

Alat pembayaran ini menimbulkan kesulitan bagi masyarakat yang tinggal di daerah pendudukan seperti Jakarta, Bogor, Bandung, Surabaya, Semarang, Palembang, dan Medan.

Masyarakat yang tinggal di daerah pendudukan menerima upah dalam bentuk uang NICA.

Sementara itu, para petani di luar daerah pendudukan hanya mau menerima uang Jepang yang merupakan uang sah RI sebagaimana dianjurkan pemerintah RI.

Ketidakpercayaan terhadap uang NICA menyebabkan kursnya merosot terhadap mata uang Jepang. Harga-harga barang di daerah pendudukan pun membubung tinggi.

Sebabnya, uang Jepang tersedot ke daerah pedalaman tempat produksi kebutuhan sehari-hari.