KOMPAS.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin genap berusia satu tahun pada hari ini, Selasa (20/10/2020).
Di tahun pertama dari lima tahun masa jabatan, Jokowi-Maruf harus dihadapkan dengan kemunculan virus corona penyebab Covid-19 yang mewabah di seluruh dunia.
Pandemi Covid-19 tidak hanya menjadi ancaman bagi kesehatan dan keselamatan rakyat Indonesia, tetapi juga turut memberi dampak bagi perekonomian nasional.
Akibat sifat virus corona yang mampu menular antar manusia, sejumlah aktivitas masyarakat terpaksa harus dihentikan guna mencegah penularan semakin meluas.
Namun, sebagai konsekuensinya, aktivitas ekonomi ikut terhambat dan dengan demikian membuat perekonomian mengalami kelesuan.
Baca juga: Satu Tahun Jokowi-Maruf Amin, Pemberantasan Korupsi Dapat Rapor Merah
Masalah ekonomi satu tahun pemerintahan Jokowi-Maruf Amin
Pengamat Ekonomi dari INDEF, Bhima Yudhistira Adhinegara mencatat, ada sejumlah permasalah di sektor ekonomi selama satu tahun masa pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.
Krisis pandemi
Pertama adalah masih tingginya penularan Covid-19 di masyarakat yang membuat mobilitas masyarakat menjadi rendah.
"Indonesia termasuk ke dalam 18 negara dengan kasus Covid-19 terbanyak di dunia versi Worldometers. Tingginya kasus positif Covid-19 membuat mobilitas masyarakat rendah," kata Bhima dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (20/10/2020).
Bhima mengatakan, pertumbuhan ekonomi nasional mengalami penurunan hingga menyentuh level -5,32 persen akibat terlambatnya penanganan Covid19 yang dilakukan Pemerintah.
Sementara itu, Bhima menyebut, China yang merupakan negara asal pandemi mencatatkan pertumbuhan positif 3,2 persen di periode yang sama.
"Vietnam juga tumbuh positif 0,3 persen karena adanya respons cepat pada pemutusan rantai pandemi, dengan lakukan lockdown dan merupakan negara pertama yang memutus penerbangan udara dengan China," kata Bhima.
Baca juga: Cara Cek Bantuan UMKM Rp 2,4 Juta, Login di eform.bri.co.id/bpum
Utang luar negeri
Selain itu, Bhima juga menyoroti langkah pemerintah untuk terus menambah utang dalam bentuk valuta asing (valas) di tengah situasi pandemi.