Investor Asing Peringatkan UU Cipta Kerja Ancam Hutan Tropis Indonesia

Kompas.com - 06/10/2020, 07:50 WIB
Pembukaan lahan hutan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawait di dekat Kota Jambi, Jambi, Senin (12/11/2012). Dalam dua dekade terakhir luas hutan di Provinsi Jambi menyusut dari 2,4 juta hektar menjadi 1,3 juta hektar. Penyebab penyusutan terbesar karena konversi lahan menjadi perkebunan sawit dan karet.

KOMPAS/IWAN SETIYAWANPembukaan lahan hutan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawait di dekat Kota Jambi, Jambi, Senin (12/11/2012). Dalam dua dekade terakhir luas hutan di Provinsi Jambi menyusut dari 2,4 juta hektar menjadi 1,3 juta hektar. Penyebab penyusutan terbesar karena konversi lahan menjadi perkebunan sawit dan karet.

KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) resmi mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang melalui rapat paripurna, Senin (5/10/2020), di Gedung DPR.

Undang-undang ini disebut-sebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas birokrasi, juga untuk memperluas ketersediaan lapangan kerja.

Berdasarkan pemberitaan Kompas.com, Senin (5/10/2020), kebijakan kontroversial ini tetap mendapat persetejuan dari mayoritas peserta rapat, meski di luar gedung dan di berbagai daerah terjadi aksi penolakan.

Hal itu karena UU Cipta Kerja dinilai banyak merugikan masyarakat, khususnya bagi para pekerja atau buruh.

Selain mendapat penolakan para pekerja dan buruh, investor global juga memperingatkan dampak UU Cipta Kerja bagi kelestarian lingkungan. 

Baca juga: DPR Sahkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja

Peringatan investor global

Dikutip dari Reuters, sebanyak 35 investor global dengan total aset yang dikelola mencapai 4,1 triliun dollar Amerika Serikat, memperingatkan Indonesia adanya UU Cipta Kerja dapat mengancam hutan tropis yang keberadaannya sudah makin menyusut.

Di antara investor tersebut adalah Aviva Investor, Legal & General Investment Management, Chruc of England Pensions Board, Robevo, dan Sumitomo Mitsui Trust Assets Management.

“Meskipun kami menyadari perlunya reformasi hukum bisnis di Indonesia, kami memiliki kekhawatiran tentang dampak negatif dari langkah-langkah perlindungan lingkungan yang dipengaruhi oleh Omnibus Law UU Cipta Kerja,” kata Peter van der Werf, dari Robeco dikutip dari Reuters (5/10/2020).

Reuters juga menyebutkan, dengan koalisi Presiden Joko Widodo menguasai 74 persen kursi, parlemen mengesahkan RUU yang menurut pemerintah diperlukan untuk memperbaiki iklim investasi dan merampingkan peraturan di ekonomi terbesar di Asia Tenggara itu.

Namun sebuah koalisi yang terdiri dari 15 kelompok aktivis, termasuk serikat buruh, menolak RUU tersebut dan menyerukan pemogokan.

Baca juga: Rekam Jejak Pembahasan Omnibus Law UU Cipta Kerja hingga Disahkan

Halaman:
Baca tentang

25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X