Disahkan, Ini Sejumlah Poin Omnibus Law UU Cipta Kerja yang Menuai Sorotan

Kompas.com - 05/10/2020, 18:49 WIB
Ratusan buruh berunjuk rasa di kawasan Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, Senin (5/10/2020). Dalam aksinya mereka menolak omnibus law dan mengancam akan melakukan mogok kerja pada 6-8 Oktober 2020. ANTARA FOTO/Fauzan/wsj. ANTARA FOTO/FAUZANRatusan buruh berunjuk rasa di kawasan Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, Senin (5/10/2020). Dalam aksinya mereka menolak omnibus law dan mengancam akan melakukan mogok kerja pada 6-8 Oktober 2020. ANTARA FOTO/Fauzan/wsj.

KOMPAS.com - Langkah senyap DPR dan pemerintah dalam memuluskan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi UU akhirnya terwujud.

DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU pada rapat paripurna yang digelar hari ini, Senin (5/10/2020).

"Baleg bersama pemerintah dan DPD telah melaksanakan rapat sebanyak 64 kali: 2 kali rapat kerja, 56 kali rapat panja, dan 6 kali rapat timus/timsin yang dilakukan mulai Senin sampai Minggu, dimulai pagi hingga malam dini hari," ujar Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agus.

"Bahkan masa reses tetap melakukan rapat baik di dalam maupun luar gedung atas persetujuan pimpinan DPR," lanjutnya.

Tercatat, hanya fraksi PKS dan Partai Demokrat yang menolak disahkannya UU Cipta Kerja.

Baca juga: DPR Sahkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja

Sebelumnya, saat RUU Cipta Kerja menuai banyak sorotan dari publik. Regulasi tersebut dinilai merugikan pekerja.

Berikut sejumlah sorotan terkait Omnibus Law Cipta Kerja:

Penghapusan upah minimum

Salah satu poin yang ditolak serikat buruh adalah penghapusan upah minimum kota/kabupaten (UMK) dan diganti dengan upah minimum provinsi (UMP). Penghapusan itu dinilai membuat upah pekerja lebih rendah.

Padahal, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan tak boleh ada pekerja yang mendapat upah di bawah upah minimum.

Baik UMP dan UMK, ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi dan bupati/wali kota.

Penetapan UMK dan UMP didasarkan atas perhitungan Kebutuhan Layak Hidup atau KLH.

Jam lembur lebih lama

Dalam draf omnibus law Bab IV tentang Ketenagakerjaan Pasal 78 disebutkan waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak empat jam dalam sehari dan 18 jam seminggu.

Ketentuan jam lembur itu lebih lama dibandingkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003, yang menyebut kerja lembur dalam satu hari maksimal 3 jam dan 14 jam dalam satu minggu.

Baca juga: Sederet Regulasi Kontroversial di Masa Pemerintahan Jokowi

Kontrak seumur hidup dan rentan PHK

Dalam RUU Cipta Kerja salah satu poin Pasal 61 mengatur perjanjian kerja berakhir pada saat pekerjaan selesai.

Sementara, Pasal 61A menambahkan ketentuan kewajiban bagi pengusaha untuk memberikan kompensasi kepada pekerja yang hubungan kerjanya berakhir.

UU Cipta Kerja juga tak lagi menyebutkan batas waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pegawai kontrak, seperti dalam Pasal 59 ayat 4.

Dalam pasal itu, hanya disebutkan ketentuan mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan PKWT diatur dengan peraturan.

Padahal, dalam UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, batas waktu perpanjangan PKWT paling lama adalah dua tahun, dan hanya bisa diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun.

Dengan aturan ini, RUU Cipta Kerja dinilai merugikan pekerja karena ketimpangan relasi kuasa dalam pembuatan kesepakatan.

Sebab, jangka waktu kontrak akan berada di tangan pengusaha yang berpotensi membuat status kontrak pekerja menjadi abadi. Bahkan, pengusaha diniali bisa mem-PHK pekerja sewaktu-waktu.

Pemotongan waktu istirahat

Pada Pasal 79 ayat 2 poin b dikatakan waktu istirahat mingguan adalah satu hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu.

Selain itu, dalam ayat 5, RUU ini juga menghapus cuti panjang dua bulan per enam tahun.

Cuti panjang disebut akan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Hal tersebut jauh berbeda dari UU Ketenagakerjaan sebelumnya yang menjelaskan secara detail soal cuti atau istirahat panjang bagi pekerja yang telah bekerja selama enam tahun di perusahaan yang sama.

Baca juga: Nasib Pekerja jika Omnibus Law Cipta Kerja Disahkan...

Mempermudah perekrutan TKA

Pasal 42 tentang kemudahan izin bagi tenaga kerja asing (TKA) merupakan salah satu pasal yang paling ditentang serikat pekerja.

Pasal tersebut akan mengamandemen Pasal 42 UU Ketenagakerjaan Tahun 2003 yang mewajibkan TKA mendapat izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Jika mengacu pada Perpres Nomor 20 Tahun 2018, diatur TKA harus mengantongi beberapa perizinan seperti Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Visa Tinggal Terbatas (VITAS), dan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Pengesahan RUU Omnibus Law akan mempermudah perizinan TKA, karena perusahaan yang menjadi sponsor TKA hanya perlu membutuhkan RPTKA saja.

Sumber: Kompas.com (Achmad Nasrudin Yahya/Muhammad Idris/Kiki Safitri/Mela Arnani | Editor: Diamanty Meiliana/Sakina Rakhma Diah Setiawan/Sari Hardiyanto)

Baca tentang

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lolos Prakerja Harus Menautkan Rekening atau E-Wallet, Ini Caranya...

Lolos Prakerja Harus Menautkan Rekening atau E-Wallet, Ini Caranya...

Tren
Update Corona di Dunia 3 Maret: 10 Negara dengan Kasus Covid-19 Tertinggi | Malaysia Setujui Penggunaan Vaksin Sinovac

Update Corona di Dunia 3 Maret: 10 Negara dengan Kasus Covid-19 Tertinggi | Malaysia Setujui Penggunaan Vaksin Sinovac

Tren
Salatiga Disebut sebagai Kota Paling Toleran di Indonesia, Apa Indikatornya?

Salatiga Disebut sebagai Kota Paling Toleran di Indonesia, Apa Indikatornya?

Tren
Strain B.1.1.7 Ditemukan di Indonesia, Ini Penjelasan Satgas Covid-19

Strain B.1.1.7 Ditemukan di Indonesia, Ini Penjelasan Satgas Covid-19

Tren
Gejala Terkait dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7 yang Sudah Masuk Indonesia

Gejala Terkait dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7 yang Sudah Masuk Indonesia

Tren
Perjalanan Karier Rina Gunawan di Dunia Hiburan

Perjalanan Karier Rina Gunawan di Dunia Hiburan

Tren
Insentif Kartu Prakerja 2020 Tak Cair Jika Tak Segera Lakukan Ini...

Insentif Kartu Prakerja 2020 Tak Cair Jika Tak Segera Lakukan Ini...

Tren
Ingin Lapor SPT Tahunan tetapi Lupa EFIN? Ini 4 Cara Mengatasinya...

Ingin Lapor SPT Tahunan tetapi Lupa EFIN? Ini 4 Cara Mengatasinya...

Tren
Ramai soal Perpres Miras, Ini Penjelasan Mengapa Alkohol Memabukkan

Ramai soal Perpres Miras, Ini Penjelasan Mengapa Alkohol Memabukkan

Tren
[POPULER TREN] Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Sudah Masuk Indonesia | Penjelasan Pengelola soal Gagalnya Pendaftar Peserta Kartu Prakerja Gelombang 1-12

[POPULER TREN] Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Sudah Masuk Indonesia | Penjelasan Pengelola soal Gagalnya Pendaftar Peserta Kartu Prakerja Gelombang 1-12

Tren
Mengenang Sosok Rina Gunawan di Industri Hiburan

Mengenang Sosok Rina Gunawan di Industri Hiburan

Tren
Tutup Usia, Berikut Perjalanan dan Sepak Terjang Rina Gunawan

Tutup Usia, Berikut Perjalanan dan Sepak Terjang Rina Gunawan

Tren
Cara Dapatkan Token Listrik Gratis PLN Maret 2021

Cara Dapatkan Token Listrik Gratis PLN Maret 2021

Tren
Ini Alasan OJK Blokir dan Tetapkan Snack Video sebagai Aplikasi Ilegal

Ini Alasan OJK Blokir dan Tetapkan Snack Video sebagai Aplikasi Ilegal

Tren
INFOGRAFIK: Beda Pandemi, Endemi, dan Epidemi

INFOGRAFIK: Beda Pandemi, Endemi, dan Epidemi

Tren
komentar
Close Ads X