Negara-negara Didesak Lebih Kuat Hentikan Informasi Berbahaya

Kompas.com - 25/09/2020, 07:15 WIB
WHO dan lembaga dunia minta negara-negara lebih kuat lagi memerangi misinformasi dan disinformasi. WHOWHO dan lembaga dunia minta negara-negara lebih kuat lagi memerangi misinformasi dan disinformasi.

KOMPAS.com - Negara-negara diminta mendukung penyebaran informasi yang akurat dan memerangi penyebaran misinformasi dan disinformasi.

Informasi yang akurat ini dalam arti informasi berdasarkan ilmu pengetahuan dan bukti.

Hal ini dibahas dalam webinar di sela-sela sidang umum PBB ke-75. Di dalamnya duduk WHO, PBB, UNICEF, UNAIDS, UNDP, UNESCO, International Telecommunication (ITU), inisiatif UN Global Pulse, dan IFRC. Terlibat juga pemerintah Indonesia, Thailand, dan Uruguay.

Media dan media sosial, peneliti, ahli teknologi, pemimpin masyarakat sipil, dan influencer diminta untuk berkolaborasi dengan sistem PBB dan negara anggota PBB dalam menyebarkan informasi akurat serta mencegah penyebaran misinformasi dan disinformasi.

WHO dan mitranya juga mendesak negara-negara untuk terlibat dan mendengarkan komunitas mereka saat negara itu mengembangkan rencana aksi nasional. Negara juga diminta memberdayakan komunitas untuk membangun kepercayaan dan ketahanan terhadap informasi palsu.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengatakan segera setelah virus menyebar di dunia, pesan yang tidak akurat dan bahkan berbahaya menyebar liar di media sosial, membuat orang bingung, tersesat, dan keliru.

"Inisiatif kami yang disebut terverifikasi adalah memerangi informasi yang salah dengan kebenaran," kata Guterres dalam siaran pers yang diterbitkan WHO, Rabu (23/9/2020).

Menurutnya, inisiatif tersebut bekerja dengan mitra media, individu, influencer, dan platform media sosial untuk menyebarkan konten yang mempromosikan sains, menawarkan solusi, dan menginsipirasi solidaritas.

"Ini menjadi sangat penting karena kami berupaya membangun kepercayaan publik terhadap keamanan dan kemanjuran vaksin Covid-19 di masa mendatang. Kami membutuhkan 'vaksin rakyat' yang terjangkau dan tersedia untuk semua," ujar Guterres.

Director-General WHO, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengatakan misinformasi dan disinformasi membahayakan kesehatan dan nyawa serta merusak kepercayaan pada sains, dalam institusi dan dalam sistem kesehatan.

Halaman:

25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X