Beda dengan Indonesia, Ini Negara yang Sepakat Tunda Pemilu karena Pandemi Corona...

KOMPAS.com - Mewabahnya virus corona, secara tidak langsung membuat negara-negara dipusingkan oleh berbagai hal.

Tercatat, beberapa negara dijadwalkan melangsungkan pemilihan umum (Pemilu) di tahun 2020 ini. Namun, penyelenggaraan agenda itu di tengah pandemi, menimbulkan polemik tersendiri.

Para otoritas terkait harus memutar otak agar Pemilu di tengah pandemi tidak menimbulkan lonjakan kasus Covid-19.

Namun, bagi negara yang enggan berjudi dengan risiko tersebut, akhirnya memilih menunda Pemilu hingga beberapa waktu ke depan.

Baca juga: Terkena Covid-19, Kapan Seseorang Bisa Berinteraksi dengan Orang Lain?

Lantas, negara mana saja yang menunda Pemilu? 

Bolivia

REUTERS PHOTO/Danilo Balderrama Petugas dari rumah pemakaman mengurus sebuah peti dengan jenazah seorang pria yang ditemukan di jalanan, di tengah menyebarnya Covid-19 di Cochabamba, Bolivia, pada 5 Juli 2020.

Bolivia terpaksa menunda pemilu dua kali akibat virus corona. Mulanya, pemilu akan digelar pada Mei dan ditunda menjadi 6 September.

Akan tetapi, pemerintah kembali menunda pemilu hingga 18 Oktober 2020, setelah adanya peringatan dari ahli medis akan adanya puncak pandemi pada akhir Agustus atau awal September.

"Tanggal pasti pemilihan memberikan kondisi yang lebih baik untuk perlindungan kesehatan, di luar fasilitas pemungutan suara," kata Ketua KPU Bolivia Salvador Romero, dikutip dari France 24 (23/7/2020).

Jika ada, putaran kedua akan berlangsung pada 29 November 2020. Sejak September ini, kasus infeksi di Bolivia terus mengalami penurunan.

Bahkan pada Senin (21/9/2020), negara itu melaporkan 206 kasus, terendah sejak pertengahan Mei 2020.

Baca juga: 5 Hal yang Perlu Diketahui soal OTG pada Covid-19

Selandia Baru

Shutterstock/photocosmos1 PM Selandia Baru, Jacinda Ardern

Terbaru, Selandia Baru juga menunda Pemilu yang awalnya akan dilaksanakan pada 19 September 2020, menjadi 17 Oktober 2020.

"Tanggal baru akan memungkinkan para partai untuk menyesuaikan rencana dengan berbagai keadaan yang akan dihadapi selama kampanye", kata Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern dikutip BBC (17/8/2020).

Selandia Baru sempat melaporkan nol kasus selama 102 hari.

Negara itu kembali mengonfirmasi kasus baru di Auckland pada Agustus 2020 dan memaksa diterapkannya pembatasan.

Baca juga: 5 Hal yang Perlu Diketahui soal OTG pada Covid-19

Seiring melambatnya jumlah infeksi, Perdana Menteri Selandia Baru Ardern telah mencabut semua pembatasan di seluruh negeri sejak Senin (21/9/2020) kemarin.

Pembatasan di beberapa wilayah Auckland juga telah dilonggarkan dan memungkinkan pertemuan hingga 100 orang.

Akan tetapi, kota terbesar di Selandia Baru itu membutuhkan lebih banyak waktu sebelum semua pembatasan dicabut.

"Tindakan kami secara kolektif telah berhasil mengendalikan virus. Ini adalah pusat wabah dan karena itulah kehati-hatian diperlukan di sini," jelas Ardern dikutip dari Reuters.

Baca juga: Bagaimana Vaksin Flu dapat Membantu Melawan Covid-19?

Pilkada di Indonesia jalan terus

- Menko Polhukam Mahfud MD bersama Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di Padang, Rabu.(16/9/2020)

Berbeda halnya dengan Bolivia dan Selandia Baru, Indonesia memastikan bahwa Pilkada Serentak 2020 akan tetap berjalan sesuai rencana.

Mengutip Antara, Selasa (22/9/2020), Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap dilaksanakan secara serentak di 270 daerah pada 9 Desember 2020.

"Pilkada serentak tetap dilaksanakan 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin protokol kesehatan dan penegakan hukum yang tegas," kata Mahfud.

Baca juga: Deretan Artis yang Telah Mendaftar Pilkada 2020

Mahfud memaklumi adanya kontroversi dari masyarakat yang menginginkan pilkada ditunda, namun ada pula yang menghendaki pilkada tetap digelar 9 Desember 2020 atau diteruskan.

Menurut dia, masing-masing memiliki argumentasi tersendiri, tetapi mereka sama-sama memiliki perhatian yang sangat mendalam terhadap protokol kesehatan Covid-19.

"Karena jangan sampai pilkada itu menjadi klaster baru. Jadi sumber bencana yang memperbesar tragedi Covid-19 ini," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

Baca juga: Menilik Peran Artis yang Kini Beralih Menjadi YouTuber, Ada Apa?

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Bagaimana Cara Isolasi Mandiri dan Merawat Saudara yang Positif Covid-19?