Sejarawan Tanggapi Isu Penghapusan Pelajaran Sejarah di Sekolah Menengah

Kompas.com - 19/09/2020, 13:30 WIB
Aktifitas belajar mengajar tatap muka dimulai di SDN Curug, Kota Serang KOMPAS.com/RASYID RIDHOAktifitas belajar mengajar tatap muka dimulai di SDN Curug, Kota Serang

KOMPAS.com - Kalangan akademisi dan pendidik mempertanyakan rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menempatkan mata pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran pilihan di SMA, bahkan menghilangkannya di SMK.

Rencana perubahan pendidikan sejarah di SMA/SMK tersebut tertuang dalam draf sosialisasi Penyederhanaan Kurikulum dan Asesmen Nasional tertanggal 25 Agustus 2020. Draf ini beredar di kalangan akademisi dan para guru.

Sejak Februari 2020, tim Kemendikbud menyusun penyederhanaan kurikulum dan asesmen nasional.

Baca juga: Benarkah Pelajaran Sejarah Akan Dihapus dari Kurikulum? Ini Kata Kemendikbud

Terkait hal tersebut, Kemendikbud membantah apabila akan menghapuskan pelajaran sejarah dari kurikulum pendidikan SMA dan SMK. 

Dalam keterangan yang diunggah melalui laman resmi Kemendikbud itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud, Totok Suprayitno menegaskan pelajaran sejarah tetap ada dalam kurikulum.

" Sejarah merupakan komponen penting bagi Indonesia sebagai bangsa yang besar sehingga menjadi bagian kurikulum pendidikan. Nilai-nilai yang dipelajari dalam sejarah merupakan salah satu kunci pengembangan karakter bangsa," kata Totok.

Arti penting sejarah

Sementara itu, menanggapi isu penghapusan pelajaran sejarah di sekolah menengah, Pengurus Pusat Masyarakat Sejarawan Indonesia (PP-MSI) menyambut baik sikap Kemdikbud.

Selain juga memberikan apresiasi terhadap kritik dan penolakan yang sempat berkembang, karena menunjukkan perhatian dan kepedulian masyarakat terhadap arti penting sejarah dalam membentuk identitas dan karakter bangsa.

Ketua Umum PP-MSI Hilmar Farid mendukung seruan para guru sejarah bahwa pelajaran sejarah berperan penting dalam memberikan arah dan inspirasi bagi penyelesaian masalah kebangsaan.

"Juga untuk memberikan rujukan nyata dan teladan bagi generasi muda, meningkatkan apresiasi terhadap karya para pendahulu, memberikan perspektif dan ukuran untuk menilai perjalanan bangsa," kata Hilmar melalui pernyataan resmi, Sabtu (19/9/2020). 

Pihaknya juga meminta agar pelajaran sejarah tetap dipertahankan sebagai pelajaran wajib di sekolah menengah karena merupakan instrumen strategis untuk membentuk identitas dan karakter siswa. 

"Setiap siswa di setiap jenjang pendidikan, baik yang bersifat umum maupun kejuruan, mendapatkan pendidikan sejarah dengan kualitas yang sama," ungkapnya. 

Selain itu, penyederhanaan kurikulum hendaknya dilakukan dengan orientasi peningkatan mutu pelajaran dan disertai peningkatan kompetensi guru.

Baca juga: Peninggalan Sejarah Kerajaan Samudera Pasai


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X