Pegawai KPK Kini Berstatus ASN, Bagaimana Tahapan Pengalihannya?

Kompas.com - 10/08/2020, 15:00 WIB
logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK. KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANlogo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK.

KOMPAS.com - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara ( ASN) resmi diterbitkan.

Perturan tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 24 Juli dan diundangkan pada 27 Juli 2020.

Dengan terbitnya aturan ini, maka pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) kini berstatus sebagai ASN.

Perubahan status tersebut mencakup pegawai tetap dan tidak tetap KPK, sesuai yang tertera dalam Pasal 2.

Baca juga: Pegawai KPK Resmi Berstatus ASN, Apa Dampaknya?

Lantas bagaimana mekanisme pengalihan pegawai KPK menjadi ASN?

Tahapan pengalihan

Dalam Pasal 4, disebutkan bahwa pengalihan pegawai KPK menjadi ASN akan melalui beberapa tahapan.

Pertama, melakukan penyesuaian jabatan-jabatan pada KPK saat ini menjadi jabatan-jabatan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, melakukan identifikasi jenis dan jumlah pegawai KPK saat ini.

Ketiga, memetakan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman pegawai KPK dengan jabatan ASN yang akan diduduki.

Keempat, melakukan pelaksanaan pengalihan pegawai KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi PNS atau PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Halaman:

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar
Close Ads X