Setelah Djoko Tjandra Ditangkap

Kompas.com - 03/08/2020, 10:52 WIB
Terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra tiba di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (30/7/2020). Djoko Tjandra ditangkap di Malaysia. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOTerpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra tiba di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (30/7/2020). Djoko Tjandra ditangkap di Malaysia.


SETELAH buron selama belasan tahun, terpidana kasus pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali Djoko Tjandra akhirnya ditangkap.

Buronan kelas kakap yang sempat bikin geger tanah air tersebut ditangkap di Kuala Lumpur, Malaysia.

Nama Djoko Tjandra sempat menjadi buah bibir usai jejaknya ditemukan pada 8 Juni 2020. Djoko disebut bebas keluar masuk Indonesia meski berstatus buronan. Ia berhasil ditangkap setelah kurang lebih 11 tahun berada dalam pelarian.

Membuka kotak pandora

Penangkapan Djoko Tjandra ini mendapat apresiasi banyak pihak. Sebuah prestasi. Keberhasilan ini dinilai sebagai bukti keseriusan Polri memburu Tjoko Tjandra juga mengusut keterlibatan sejumlah aparatnya dalam pelarian pria yang kerap disebut Joker ini.

Penangkapan Djoko Tjandra memiliki nilai strategis. Tak hanya akan menuntaskan perkara pidana Djoko Tjandra, namun juga menjadi pintu masuk untuk menyelidiki dan mengusut kasus lain yang terkait seperti kasus pemalsuan surat jalan dan red notice.

Juga bisa menjadi celah untuk membongkar persekongkolan yang membuat terpidana kasus Bank Bali ini bisa mudah kabur ke luar negeri pada 2009 lalu.

Selain itu, penangkapan Djoko Tjandra juga bisa menjadi titik balik untuk melakukan penyidikan lebih luas lagi. Penyidikan itu tidak saja terhadap Brigjen Pol. Prasetijo Utomo, yang menerbitkan surat jalan, melainkan juga terhadap pihak lain yang mempermudah kaburnya Djoko Tjandra.

Penangkapan Djoko Tjandra juga bisa menjadi pintu masuk untuk mengusut keterlibatan oknum di instansi lain dan melakukan evaluasi secara menyeluruh.

Pelarian Djoko Tjandra semestinya dapat dijadikan momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi kinerja Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM dan Badan Intelejen Negara.

Sebab, jika tidak ada evaluasi mendalam, tak menutup kemungkinan kasus serupa akan terulang.

Halaman:

25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X