Kasus Covid-19 di Indonesia Tinggi, Presiden Dinilai Harus Turun Tangan Langsung

KOMPAS.com - Penyebaran virus corona di Indonesia masih terbilang tinggi. Hal itu dapat dilihat dari laporan kasus harian setiap sore. 

Berdasarkan data pemerintah Indonesia hingga Sabtu, (18/7/2020) pukul 12.00 WIB, diketahui ada 1.752 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Penambahan itu menyebabkan saat ini total ada 84.882 kasus Covid-19 di Tanah Air, terhitung sejak pencatatan pasien pertama pada 2 Maret 2020.

Dengan jumlah tersebut, kasus infeksi di Indonesia melampaui yang ada di China, negara awal mula dilaporkannya virus corona. 

Meskipun tiap hari pemerintah selalu melaporkan adanya penambahan kasus, namun kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman penyakit ini dinilai mulai kendur. 

Hal itu dapat dilihat dengan mulai banyaknya aktivitas di luar rumah dan sejumlah warga yang tidak tertib menggunakan masker. 

Meragukan data

Sementara itu seperti diberitakan Kompas.com (20/5/2020) Lembaga Survei Roda Tiga Konsultan merilis hasil survei tentang pandangan masyarakat terhadap penanganan pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil survei by phone terhadap 1.200 responden pada 7-17 Mei 2020, tercatat 51,8 persen menyatakan ragu-ragu dan tidak percaya dengan data yang dikeluarkan pemerintah terkait jumlah pasien positif, meninggal, dan sembuh dari Covid-19.

Sementara, sebanyak 45,2 persen responden percaya dengan data yang dirilis pemerintah tersebut.

Belum lagi dengan sejumlah masyarakat yang menyebut bahwa virus corona adalah buatan manusia dan hanya sebuah konspirasi. 

Baca juga: Survei: 51,8 Persen Responden Ragukan Data Update Covid-19 Pemerintah

Mengenai hal tersebut, Fajar Junaedi, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), mengatakan, persoalan utama saat ini adalah tata kelola komunikasi publik pemerintah yang menjadi sumbu persoalan.

Menurut Fajar, Pemerintah gagal dalam promosi kesehatan untuk membangun "awareness" terhadap ancaman Covid-19 kepada masyarakat.

Hal itu menurutnya dapat dilihat dari statement para pejabat pemerintah di awal masa pandemi. 

Fajar menyebut, komunikasi publik dari pemerintah menurutnya gagal mengurangi ketidakpastian terkait Covid-19.

Padahal, kepastian dibutuhkan masyarakat, terutama untuk edukasi bahaya serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan yang dibuat pemerintah.