Bukan Ditenggelamkan, Menteri Edhy Sebut Kapal Asing Lebih Baik Dimanfaatkan

Contoh lain adalah ketika Edhy mengizinkan pengambilan benih lobster dengan kuota tertentu, bahkan saat ini benih-benih tersebut diizinkan untuk diekspor ke luar negeri.

Padahal sebelumnya Susi sangat menentang penangkapan ikan atau biota laut lain yang masih berupa benih dan dalam keadaan bertelur.

Semua itu digaungkan Susi dengan alasan menjaga ekosistem laut demi hasil laut yang lebih melimpah di kemudian hari.

Melihat hal ini, Direktur Eksekutif Center for Social, Political, Economic and Law Studies (CESPELS) Ubedilah Badrun menyebut sebagai ketidakberesan eksekutif, yakni Presiden.

Baca juga: Kasus Kapal Long Xing 629 yang Menguak Masalah Perlindungan ABK WNI di Kapal Asing

"Tidak mungkin seorang Menteri buat kebijakan tanpa persetujuan Presiden. Tentang keputusan strategis menyangkut kebijakan Menteri yang berdampak besar maupun berdampak langsung dengan negara lain harus (melalui) persetujuan Presiden," kata Ubed saat dihubungi, Sabtu (3/7/2020) siang.

Meskipun untuk urusan teknis di lapangan, Presiden memberikan otoritas penuh dan  diserahkan pada masing-masing Menteri yang menjabat dengan harus tetap  berkoordinasi dengan Presiden selaku pemimpin tertinggi pemerintahan.

Ini berarti kebijakan di masa Susi dan Edhy yang terdengar bertentangan disetujui oleh satu Presiden yang sama, Joko Widodo. 

Menurut Ubed, apa yang terjadi saat ini mulai dari pencopotan Susi dari pos KKP, dan segala kebijakan yang ditempuh kini, merupakan bentuk ketidakberdayaan Jokowi dalam menghadapi tekanan para mafia ikan.

"Tapi lama-lama Presiden juga ditekan mafia ikan, itulah sebabnya Susi Pujiastuti tidak diangkat lagi jadi Menteri KKP. Jadi problemnya ada di Jokowi. Jokowi dalam tekanan dan ia tidak mampu bersikap tegas pada mafia, oligarki ekonomi, dan oligarki politik," jelas dia. 

Baca juga: Kemenlu Harap Ego Sektoral Hilang untuk Bahas Penempatan ABK di Kapal Asing