Tony Blair, Mantan Perdana Menteri Inggris yang Jadi Anggota Dewan Pengarah Ibu Kota Baru

KOMPAS.com – Rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur tengah dimatangkan oleh Presiden Joko Widodo.

Presiden Jokowi berencana untuk melibatkan Syekh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (Putra Mahkota Uni Emirat Arab), Masayoshi Son (CEO SoftBank) beserta Tony Blair (mantan Perdana Menteri Inggris). 

Mereka diangkat sebagai Dewan Pengarah Pembangunan Ibu Kota Baru. Dewan tersebut diketuai oleh Syekh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. 

"Bapak Tony Blair juga sama, memiliki reputasi yang baik di bidang pemerintahan. Saya kira yang ingin kita bangun ini adalah trust internasional terhadap apa yang ingin kita kerjakan,” ucap Jokowi dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan tahun 2020 di The Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis(16/1/2020) dilansir dari Kompas.tv.

Lantas siapakah sosok Tony Blair yang rencananya akan dilibatkan dalam proses pembangunan Ibu Kota Baru ini?

Sepak terjang Tony Blair

Tony Blair merupakan mantan Perdana Menteri Inggris.

Melansir dari Britannica, sosok dengan nama lengkap Anthony Charles Lynton Blair ini lahir pada 6 Mei 1953 di Edinburg, Skotlandia.

Ia menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris diusung oleh Partai Buruh selama 10 tahun mulai 1997 hingga 2007.

Tony Blair merupakan Perdana Menteri termuda dan terlama kedua setelah periode 1812.

Blair merupakan putra pengacara. Ia merupakan lulusan Perguruan Tinggi St John di Universitas Oxford yang membuatnya mempelajari bidang hukum , ide-ide keagamaan dan musik populer.

Blair lulus dari Oxford tahun 1975 dan menjadi praktisi hukum ketenagakerjaan dan komersial.

Ia kemudian terlibat dalam politik saat bergabung dengan Partai Buruh.

Tahun 1983, Blair terpilih menjadi anggota parlemen Dewan Perwakilan Rakyat.

Bergabungnya Blair ke dalam politik bersamaan dengan berakhirnya era kekuasaan politik yang panjang dari Partai Konservatif yang sudah berkuasa sejak 1979.

Tahun 1994, John Smith yang saat itu merupakan pimpinan Partai Buruh meninggal mendadak. Saat itulah Blair terpilih untuk menggantikannya.

Baca juga: Tony Blair Jadi Sorotan atas Perang Irak, Intervensi Inggris Tidak Dibenarkan

Menjadi Perdana Menteri

Blair menjadi Perdana Menteri usai mengantongi suara terbanyak yakni 179 suara di House of Commons.

Selama menjadi Perdana Menteri, Blair menggambarkan filosofi pemerintahannya sebagai ‘jalan ketiga’.

Ia mengklaim kebijakannya dirancang untuk memungkinkan demokrasi sosial guna menanggapi tantangan ekonomi pasar dunia dan globalisasi.

Jalan ketiga, banyak disebut sebagai cara Blair menemukan bentuk politik progresif yang membedakan dirinya dengan konservatisme yang ada.

Selama memerintah, ia kerap meminta nasihat kepada para pengusaha yang terkenal di era perdana menteri sebelumnya.

Pada masa pemerintahan Blair, perusahaan swasta diberi peran penting dalam membiayai proyek infrastruktur negara.

Tetapi, ia kerap dikecam karena dianggap pembiayaan itu tak menguntungkan bagi para pembayar pajak.

Baca juga: Jokowi Diberikan Saran oleh Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair

Inisiatif besar di awal pemerintahan Blair adalah mengabulkan Bank Inggris untuk memiliki kekuasaan dalam menentukan suku bunga tanpa konsultasi ke pemerintah.

Kritikus menyebut, ekonomi era Blair tumbuh dengan mantap tetapi dibebani oleh produktivitas rendah dan meningkatnya volume utang pribadi dan negara.

Selain itu, pada masanya Blair banyak dikritk karena mengizinkan jutaan pekerja migran berkemampuan rendah untuk bermukim di Inggris.

Pemerintahannya juga menandatangani Bab Sosial Perjanjian Maastricht.

Ia juga memprakasai reformasi House of Commons.

Selama tahun pertamanya menjabat, ia mengorganisir referendum yang menciptakan majelis-majelis yang didevolusikan di Skotlandia dan Wales.

Ia juga mengembangkan komite bersama untuk mengoordinasikan konstitusi dan kebijakan lain dengan oposisi Demokrat Liberal .

Dekade Blair, dipandang dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang terus menerus dan Bank Inggris yang menjadi mandiri.

Peran Blair dalam memulihkan perdamaian di Irlandia Utara disebut sebagai peninggalan pemerintahannya yang abadi.

Namun banyak kritikus yang menilai, Blair terlalu mengejar kebijakan jangka pendek yang membingungkan dan membuat Inggris mengabaikan bidang-bidang penting.

Penyakit sosial terkait kejahatan dan penggunaan narkoba disebut semakin marak.

Baca juga: Apa Saja yang Dibicarakan Jokowi dan Tony Blair?