Kemendagri Belum Terima Surat Pengunduran Diri Wakil Bupati Nduga

KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negerti (Kemendagri) mengonfirmasi kabar yang sebelumnya berembus kencang, terkait pengunduran diri Wakil Bupati Nduga Wentinus Nimiangge.

Wentinus dikabarkan memilih untuk meninggalkan jabatannya setelah sang sopir sekaligus ajudannya, Hendrik Lokbere, meninggal tertembak peluru yang disebut berasal dari anggota TNI-Polri pada 20 Desember lalu.

Akibat kematian sang ajudan, dikabarkan Wentinus melepas seragam dinasnya di samping jenazah Hendrik sebagai bentuk kecewa.

Sebagaimana dikutip dari Tribun Jogja, Wentinus membuat surat pengunduran dirinya saat berada di Bandara Kenyam, 24 Desember 2019.

Diketahui, Kabupaten Nduga termasuk wilayah di Provinsi Papua yang masih rawan tindak kekerasan.

Informasi ini juga sudah beredar luas di media sosial, salah satunya Facebook di akun Thedy Pekei. Foto Wentinus saat memegang pengeras suara, duduk bersila di tengah jalanan dengan masyarakat yang juga terduduk di sekelilingnya beredar.

Ditambah dengan keterangan foto yang berbunyi sebagai berikut:

"Wakil Bupati Nduga-Prov. Papua Nyatakan Munur dari jabatannya.lantaran Warganya dibunuh dengan kekuatan Alat Negara, melalui TNI?POLRI"

Baca juga: Saat Perangkat Desa dan Bupati Gunakan NMAX dan Rubicon...

Facebook Tangkapan layar dari laman Facebook

Meski begitu, Kementerian Dalam Negeri mengaku belum menerima surat pengunduran diri yang bersangkutan hingga Sabtu (28/12/2019).

Informasi ini disampaikan melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (29/12/2019).

"Hingga saat ini belum ada, kami belum menerima surat pengunduran diri Wakil Bupati Ndugga. Adapun tata cara pengunduran diri Kepala Daerah/Wakil Daerah diatur dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar.

Selain itu, Bahtiar juga menegaskan tidak ada penembakan sebagaimana disebutkan di informasi yang telah luas beredar sebelumnya.

Ia dapat memastikan hal itu setelah melakukan rapat dengan Kementerian Koordintor Politik, Hukum, dan HAM (Kemenkopolhukam).

"Berdasarkan hasil rapat Kemenkopolhukam yang dipimpin oleh Menkopolhukam kemarin bahwa tidak ada penembakan seperti yang dikatakan Wabup Nduga, apalagi ditembak oleh aparat TNI-Polri yang di sana justru bertugas untuk menjaga keamanan. Sekali lagi tidak ada aksi menembak warga sipil," jelasnya.

Saat Kemendagri mengkonfirmasi ke Pemerintah Provinsi Papua, surat pengunduran diri Wabup Nduga juga belum diterima di sana.

Menurut Bahtiar, jika benar adanya pengunduran diri maka akan dilayani sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahtiar mengimbau, sebagai seorang pemimpin daerah, semestinya para pejabat dapat mengayomi masyarakat dan menebarkan rasa tenang, bukan sebaliknya.

Hal itu sesuai dengan undang-undang dan sumpah jabatan yang telah diucapkan untuk menjaga etika, ucapan, menjadi teladan baik, agar menimbulkan suasana sejuk dan damai.

Baca juga: Pamer Slip Gaji di Instagram, Ini Harta Kekayaan Bupati Banjarnegara