Mendagri dan Janji Perda Ramah Investasi

Kompas.com - 16/12/2019, 15:35 WIB
Mendagri Tito Karnavian saat menggelar pertemuan dengan KPK bicarakan penjagaan anggaran. Dok. KemendagriMendagri Tito Karnavian saat menggelar pertemuan dengan KPK bicarakan penjagaan anggaran.

Peluang penataan

Salah satu keluhan jika sudah menyangkut peraturan daerah adalah hilangnya kewenangan pemerintah pusat untuk membatalkan (executive review) peraturan daerah. Adalah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU-XIV/2016 yang dibacakan pada 5 April 2017 yang mencabut kewenangan pemerintah pusat tersebut.

Putusan tersebut menjadikan pemerintah pusat hanya memiliki peran pengawasan preventif, berupa evaluasi rancangan peraturan daerah.

Lembaga peradilan menjadi penguji peraturan daerah sesuai dengan sistem yang dianut UUD 1945, yakni centralized model of judicial review, bukan decentralized model, seperti ditentukan dalam Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Perkembangan terkini, perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang disetujui oleh DPR pada akhir September membuka (kembali) kesempatan bagi pemerintah pusat untuk memastikan tidak adanya perda yang bermasalah, termasuk jika ada perda yang dinilai tidak ramah investasi.

Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang tersebut memuat klausul bahwa kewenangan harmonisasi menjadi urusan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Memang klausul tersebut bisa menjadi pisau bermata-dua. Jika digunakan secara eksesif dan serampangan, bisa jadi kewenangan pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pengaturan daerah dengan segala kekhasannya lewat penetapan perda menjadi kehilangan makna.

Pasal tersebut mungkin saja memunculkan kekhawatiran terjadinya "penyeragaman", hal mana yang hendak dihindarkan semenjak Reformasi 1998.

Akan tetapi, jika dilakukan secara tepat, tentunya ada peluang bahwa peraturan di tingkat daerah tidak akan menjadi bumerang bagi keinginan, salah satunya, memacu pertumbuhan ekonomi lewat penciptaan kondisi yang ramah investasi.

Evaluasi preventif bisa dilakukan dengan memastikan semua rancangan bisa harmonis dari sisi substansi maupun prosedur formal pembentukannya.

Tantangannya kini berpulang kepada pemerintah, terutama di tingkat pusat. Bagaimana kapasitas pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, untuk melakukan harmonisasi rancangan perda?

Terlebih jika mengacu pada pengalaman sebelumnya, bahwa dengan kewenangan untuk membatalkan perda sekalipun, tidak menjadikan peraturan-peraturan bentukan daerah menjadi sepenuhnya bebas masalah.

Kondisi itu berkelindan dengan realitas produktivitas penyusunan perda oleh 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Belum lagi, apa jadinya jika kemudian daerah abai, atau setidaknya berlama-lama dengan tidak menindaklanjuti rekomendasi pemerintah pusat?

Tumpukan persoalan tersebut harus segera diselesaikan oleh pemerintah, khususnya Menteri Dalam Negeri. Terlebih di tengah ancaman krisis global dan juga daya tarik investasi di negara-negara tetangga, penciptaan iklim berbisnis yang kondusif perlu dilakukan segera.

Tentu tidak semudah membalik telapak tangan bagi Mendagri yang baru, yang bukan hanya harus menata urusan pemerintahan dalam negeri, tetapi juga turut membantu "stabilitas keamanan berinvestasi".

Gebrakan nyata dinantikan dari Menteri Tito di hari-hari awal kepemimpinannya di Kementerian Dalam Negeri.

Bukan hanya Presiden yang bakal menagih hasil kerjanya, tetapi juga masyarakat dan kalangan industri menanti langkah konkret Mendagri.

 

Halaman:

25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X