Mendagri dan Janji Perda Ramah Investasi

Kompas.com - 16/12/2019, 15:35 WIB
Mendagri Tito Karnavian saat menggelar pertemuan dengan KPK bicarakan penjagaan anggaran. Dok. KemendagriMendagri Tito Karnavian saat menggelar pertemuan dengan KPK bicarakan penjagaan anggaran.

Pesan senada soal pemangkasan regulasi disampaikan kembali Presiden Joko Widodo saat membuka acara Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda pada 13 November 2019.

Presiden meminta pimpinan pemerintah daerah untuk tidak terlalu banyak menerbitkan peraturan daerah.

Banyaknya peraturan baru dinilai hanya menyusahkan pemerintah ke depannya. Penerbitan regulasi justru bisa mempersulit langkah Pemerintah dalam mengawal perekonomian Indonesia.

Tidaklah mengagetkan pula jika dalam menyikapi kondisi itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjanjikan program yang akan dijalankannya adalah penyederhanaan perizinan investasi, koordinasi kebijakan hingga ke tingkat daerah, dan menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang-tindih kebijakan.

Keselarasan kebijakan antara pusat dan daerah tersebut, menurut Tito, dilandasi spirit utama untuk mempermudah iklim investasi.

(Dis)harmoni peraturan

Pekerjaan rumah bukan sekadar secara proaktif "mencegah" terbitnya peraturan yang merugikan. Evaluasi atas peraturan yang sudah ada pun memberi tantangan yang tidak kecil.

Indonesia dengan desentralisasi dan otonomi daerahnya telah memberikan sejumlah pendelegasian kepada institusi di daerah, termasuk untuk merumuskan kebijakan, termasuk perihal pelaksanaan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi.

Hierarki perundang-undangan memastikan bahwa aturan yang lebih bawah tidak boleh melampaui ketentuan yang lebih tinggi.

Konstitusi Pasal 18 Ayat (6) menegaskan, "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturanlain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".

Namun realitas di lapangan, terutama di tingkat peraturan daerah, adalah salah satu potensi masalah. Secara substansial, bisa terjadi peraturan melampaui (baca: bertentangan) dengan ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Belum lagi soal formal, di mana sejumlah peraturan daerah terindikasi dibuat tidak mengikuti prosedur dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang benar.

Bukan semata-mata karena substansi dan proses formal yang tidak sesuai, pokok masalah juga bisa muncul akibat adanya ketidaksesuaian peraturan dan belum tertatanya peraturan perundang-undangan di tingkat pusat secara baik.

Kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi rezim yang berkuasa untuk membenahinya segera.

Data Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) pada 2018 terdapat 15.146 perda, dengan 5.560 di antaranya fokus pada investasi. Dari jumlah tersebut, 547 perda diidentifikasi bermasalah dan bisa menghambat investasi.

Sebagai contoh, ketentuan mengenai kawasan bebas merokok dan batasan iklan rokok, terutama di tingkat peraturan daerah, adalah salah satu bukti kerancuan administrasi pemerintahan negara kesatuan, di mana tidak semestinya peraturan daerah bisa memuat pengaturan yang melebihi (dan bahkan bertentangan) dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Sejumlah regulasi daerah tentang kawasan tanpa rokok (KTR) dan dan batasan iklan tembakau memperlihatkan adanya kon?ik dengan peraturan yang lebih tinggi, ketentuan yang inkonsisten, serta terdapat ketentuan yang multitafsir.

KPPOD bahkan juga mendapati sejumlah ketentuan yang melanggar regulasi nasional serta putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Halaman:

25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X