Saat SMK Menjadi Pemasok Angka Pengangguran Tertinggi di Indonesia...

"Misalnya, di daerah Pangandaran, SMK-nya kemaritiman atau perikanan," kata Satriwan.

Namun, kini justru SMK terus bermunculan tanpa adanya orientasi yang jelas. Bahkan, ia menyebut bahwa sekarang ada sejumlah SMK yang dapat dikatakan surplus.

Misalnya, SMK administrasi perkantoran, administrasi keuangan, ataupun jurusan-jurusan umum lainnya.

Baca juga: [KLARIFIKASI] Riwayat Pendidikan Mulan Jameela

Perlu Perombakan Total

Untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan ini, FSGI mengusulkan adanya perombakan total dimulai dari cara rekrutmen guru.

Cara yang dimaksud salah satunya adalah dengan memberikan insentif yang lebih kepada guru-guru mata pelajaran produktif di SMK.

"Kalau perlu Kemdikbud bekerja sama dengan LPTK yang melahirkan calon-calon guru dari fakultas teknik misalnya," katanya lagi.

Selain itu, juga bekerja sama dengan dunia industri untuk mendesain kurikulum.

FSGI menilai, upaya ini dapat dilakukan dengan langsung membuat MoU antara Dinas Pendidikan dengan perusahaan yang ada di daerah agar mau menerima praktik/magang dari anak-anak SMK ini.

Menurut Satriwan, daerah memiliki tanggung jawab yang paling besar. Sebab, kewenangan atas SMK dan SMA berada pada Pemerintah Provinsi.

"Artinya, memang harus ada frekuensi yang sama dengan pemerintah pusat. Karena masing-masing provinsi di Indonesia kan punya karakteristik," kata Satriwan.

Sementara, untuk asesmen, FSGI meminta agar skema yang diberlakukan berbeda dengan SMA.

Satriwan mengungkapkan bahwa selama ini, skema yang diberlakukan di SMK hampir sama dengan SMA.

"Mestinya skemanya harus diganti, skema asesmennya. Karena kan mereka persiapan untuk kerja, beda dengan SMA. Karena di Situ persiapannya untuk kerja, asesmennya pun dunia industri. Apapun nanti formatnya. Libatkan dunia industri, guru, dan pemerintah daerah," pungkas Satriwan.

 Baca juga: [KLARIFIKASI] Video Siswa Berkelahi dengan Guru karena Ponselnya Disita