Jadi Keresahan, Bagaimana Sebenarnya Aturan Impor Sampah di Indonesia?

• Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundangundangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
• Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia
• Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
• Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;

Kemudian peraturan tentang limbah ini juga diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Pasal 29 Ayat (1) UU Pengelolaan Sampah diantarnya menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan hal-hal berikut:

• Memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
• Mengimpor sampah
• Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun

Reekspor

Terkait dengan implementasi dari undang-undang ataupun peraturan yang ada, salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah adalah reekspor.

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Kompas.com (19/11/2019) malam, Dirjen Sampah, Limbah, dan B3 (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rosa Vivien Ratnawati menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia telah melakukan ekspor kembali (reekspor) 428 kontainer sampah bercampur limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) ke negara asal.

Aksi ini merupakan upaya pemerintah atas importir sampah skrap plastik yang melanggar aturan.

Sementara terkait fakta-fakta tentang terus bertambahnya temuan impor bahan yang mengandung B3, menurut Vivien, penanganan importasi limbah ilegal memerlukan proses yang tidak sebentar.

"Perlu penguatan pemahaman antarinstansi terkait penanganannya, termasuk dalam melakukan pengawasan di border dan postborder. Diperlukan data dan informasi yang akurat serta prosedur yang jelas jika dilakukan pengembalian limbah ilegal tersebut ke negara asal," papar Vivien.