Menagih Janji-janji Jokowi...

KOMPAS.com - Masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden periode 2014-2019 berakhir Minggu (20/10/2019).

Kendati demikian, Jokowi akan kembali memimpin Indonesia untuk lima tahun ke depan bersama wakilnya yang baru, yakni Ma'ruf Amin.

Pada Pilpres 2014 lalu, Jokowi-JK telah merancang sembilan agenda prioritas jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.

Sembilan program itu disebut Nawa Cita. Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Lalu, janji-janji Jokowi apa saja yang sekiranya belum terpenuhi?

Kasus Novel Baswedan

ANTARA FOTO/ANDREAS FITRI ATMOKO Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Yogya melakukan aksi damai di depan Gedung Agung, Yogyakarta, Kamis (11/4/2019). Mereka menuntut presiden untuk membentuk tim gabungan pencari fakta yang independen untuk mengungkap kasus penyerangan Novel Baswedan.

Kasus penyiraman air keras yang dialami oleh penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan hingga saat ini belum ada titik terang.

Kasus tersebut terjadi pada 11 April 2017 yang lalu.

Presiden Joko Widodo sebenarnya telah memberikan tenggat waktu hingga Sabtu (19/10/2019) atau selama tiga bulan bagi tim teknis Polri untuk menindaklanjuti temuan dari Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang sebelumnya telah terbentuk.

Polri pun mengaku akan bekerja keras dalam menindaklanjuti temuan dari TGPF tersebut.

Namun, hingga saat ini tidak ada kejelasan siapa penyerang Novel.

Hal tersebut lantas membuat Tim Advokasi Novel Baswedan menuntut kepada Presiden Joko Widodo agar membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang sifatnya independen.

Baca juga: Fakta Pelantikan Jokowi-Maruf Amin, dari Dijaga 30.000 Aparat hingga Disediakan Stan Makanan Gratis

Dinilai ingkar janji selesaikan kasus HAM masa lalu

humanrights.gov Ilustrasi hak asasi manusia

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla periode 2014-2019 dinilai telah gagal dalam menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Koordinasi KontraS Feri Kusuma dalam diskusi Proyeksi 5 Tahun Pemerintahan Mendatang bertema HAM, di kawasan Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).