Menagih Janji-janji Jokowi...

Kompas.com - 20/10/2019, 07:02 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) berpelukan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) dalam acara silaturahmi kabinet kerja di Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/10/2019). Silaturahmi itu juga merupakan ajang perpisahan presiden, wakil presiden serta para menteri kabinet kerja yang telah bekerja sama selama lima tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayPresiden Joko Widodo (kanan) berpelukan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) dalam acara silaturahmi kabinet kerja di Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/10/2019). Silaturahmi itu juga merupakan ajang perpisahan presiden, wakil presiden serta para menteri kabinet kerja yang telah bekerja sama selama lima tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.

KOMPAS.com - Masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden periode 2014-2019 berakhir Minggu (20/10/2019).

Kendati demikian, Jokowi akan kembali memimpin Indonesia untuk lima tahun ke depan bersama wakilnya yang baru, yakni Ma'ruf Amin.

Pada Pilpres 2014 lalu, Jokowi-JK telah merancang sembilan agenda prioritas jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.

Sembilan program itu disebut Nawa Cita. Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Lalu, janji-janji Jokowi apa saja yang sekiranya belum terpenuhi?

Kasus Novel Baswedan

Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Yogya melakukan aksi damai di depan Gedung Agung, Yogyakarta, Kamis (11/4/2019). Mereka menuntut presiden untuk membentuk tim gabungan pencari fakta yang independen untuk mengungkap kasus penyerangan Novel Baswedan.ANTARA FOTO/ANDREAS FITRI ATMOKO Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Yogya melakukan aksi damai di depan Gedung Agung, Yogyakarta, Kamis (11/4/2019). Mereka menuntut presiden untuk membentuk tim gabungan pencari fakta yang independen untuk mengungkap kasus penyerangan Novel Baswedan.

Kasus penyiraman air keras yang dialami oleh penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan hingga saat ini belum ada titik terang.

Kasus tersebut terjadi pada 11 April 2017 yang lalu.

Presiden Joko Widodo sebenarnya telah memberikan tenggat waktu hingga Sabtu (19/10/2019) atau selama tiga bulan bagi tim teknis Polri untuk menindaklanjuti temuan dari Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang sebelumnya telah terbentuk.

Polri pun mengaku akan bekerja keras dalam menindaklanjuti temuan dari TGPF tersebut.

Namun, hingga saat ini tidak ada kejelasan siapa penyerang Novel.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X