Wacana Amendemen UUD 1945 dan Alasan yang Dianggap Tak Masuk Akal

Kompas.com - 08/10/2019, 13:05 WIB
Ilustrasi ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) KOMPAS/HANDININGIlustrasi ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold)

KOMPAS.com – Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai, rencana amendemen UUD 1945 menilai wacana dan rencana amendemen UUD 1945 kurang relevan dengan permasalahan yang ada.

Hal ini disampaikannya menanggapi wacana amendemen yang mulai bergulir di parlemen.

Salah satu wacana yang mencuat adalah soal pemberlakuan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan proses pemilihan presiden dari langsung menjadi tidak langsung.

Terkait wacana mengembalikan pemilihan presiden menjadi tidak langsung, pada Agustus 2019, Bambang Soesatyo, yang kini menjadi Ketua MPR beralasan, hal ini perlu dipertimbangkan terkait penghematan anggaran.

"Kalau alasannya untuk menghemat anggaran, itu alasan yang kurang masuk akal. Sebenarnya dalam UU Pemilu, UU PKPU, itu kan sudah ada fasilitas negara untuk kampanye, misalnya debat calon presiden, baliho, kampanye, sudah ditentukan.” ujar Arya, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (8/10/2019).

Baca juga: Wacana Menghidupkan GBHN

Menurut dia, terkait hal itu, DPR memiliki kewenangan untuk mengawasi dan merevisi undang-undang jika memang biaya pemilu yang selama ini dikeluarkan negara dinilai sangat besar.

Caranya bukan justru mengubah cara pemilihannya.

“Yang harus dilakukan adalah bagaimana DPR membuat kebijakan yang membuat politik kita berbiaya murah. Misalnya dengan memperpendek masa kampanye," kata Arya.

Selain itu, upaya penerapan kembali GBHN seperti masa sebelum reformasi juga dinilai tidak tepat.

Apalagi, dengan alasan sistem pembangunan negara yang selalu berganti setiap terjadi pergantian presiden.

Baca juga: Pengembalian GBHN Dikhawatirkan Buat Demokrasi Mundur

Halaman Selanjutnya
Halaman:

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X