Tak Ada Pertarungan Koalisi di Pelantikan DPR Kali Ini, Apa Artinya?

JAKARTA, KOMPAS.com - Acara pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 berjalan mulus dengan terpilihnya Puan Maharani sebagai ketua di lembaga legislatif tersebut.

Meski demikian, suasana pelantikan hingga pemilihan pimpinan parlemen terlihat berbeda jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2014.

Kala itu, parlemen terbagi menjadi dua poros utama yakni Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, serta Koalisi Merah Putih (KMP) yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Namun situasi tersebut tidak terlihat saat ini. Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiarti mengungkapkan, konstelasi politik masih panjang.

Dengan demikian, masih terlalu dini untuk memprediksi bagaimana koalisi dan oposisi terbentuk di parlemen, sampai minimal saat pembentukan kabinet baru.

Baca juga: Perppu KPK yang Tak Disukai Partai Koalisi Jokowi dan Ditolak Kalla...

Menurut dia, jika kabinet baru telah terbentuk, maka kondisi politik di lembaga legislatif dapat terlihat.

Aisah menyebutkan, koalisi yang terbentuk saat pemilihan umum tidak bisa menjadi patokan. Sebab, koalisi tersebut dibentuk dalam jangka waktu yang pendek di mana orientasinya hanya untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden.

"Artinya konstelasi politiknya masih akan berubah terus sampai nanti Presiden membentuk kabinet pemerintahan, karena di situ masih ada negosiasi politik yang masih dilakukan sampai sekarang. Itu akan berpengaruh," ucap Aisah saat dihubungi Kompas.com, Selasa (1/10/2019).

Bahkan dalam beberapa bulan ini dinamika politik Indonesia cenderung cair.

Menurutnya, ada partai yang pada saat pemilihan umum kemarin bergabung dalam koalisi calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang kini menujukkan sinyal akan merapat ke koalisi pemerintah.

Dia menjelaskan, hal ini menunjukkan adanya kemungkinan perubahan dari ketiga partai yang pada awalnya mengusung Prabowo-Sandi.

"Yang konsisten berkomitmen menjadi oposisi yang kelihatan dari PKS," kata Aisah.

Aisah menuturkan, politik dagang sapi masih menjadi tradisi politik yang berlangsung sejak era reformasi ini memengaruhi penyusunan kabinet.

Hal tersebut kemudian membuat para partai politik menyisipkan satu nama untuk masuk ke dalam barisan pembantu presiden yang akhirnya memengaruhi terbentuknya koalisi pemerintah.

Saat ini di parlemen, perolehan kursi dari koalisi pemerintah sudah mencapai 60 persen. Secara teori, capaian ini sebenarnya sudah cukup untuk mendorong pemerintahan. 

"Masih kita tunggu sampai 20 Oktober atau sampai pembentukan kabinet," tutur dia.

Baca juga: 711 Anggota MPR RI Mengatakan Sumpah Janji saat Pelantikan