Ada 28 Persen Warga Belum Menentukan Pilihan, Akankah Debat Capres-Cawapres Jadi Penentu?

KOMPAS.com - Hasil survei Litbang Kompas Desember 2024 menunjukkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki elektabilitas paling tinggi dibandingkan dua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) lainnya.

Elektabilitas Prabowo-Gibran berada pada angka 39,3 persen, sedangkan elektabilitas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 16,7 persen dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD meraup15,3 persen.

“Pasangan Prabowo-Gibran unggul di hampir semua kategori sosio-demografis responden,” tulis peneliti Litbang Kompas, Bambang Setiawan, dilansir dari Kompas.id, Senin (11/12/2023).

Selain itu, survei Litbang Kompas juga menunjukkan adanya 28,7 persen responden yang belum menentukan pilihan mereka atau dikategorikan sebagai undecided voters pada Pilpres 2024.

Lantas, apakah debat capres-cawapres akan mampu menarik 28,7 persen suara itu?

Dampak elektoral debat capres-cawapres

Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam mengatakan, debat capres-cawapres pertama yang bakal digelar pada Selasa (12/12/2023), akan berdampak pada warga yang belum menentukan pilihan mereka.

"Debat pilpres akan menghadirkan dampak politik bagi konsolidasi maupun fragmentasi basis kekuatan elektoral masing-masing capres-cawapres," ujarnya kepada Kompas.com, Senin (11/12/2023).

Hal itu bergantung pada performa masing-masing pasangan dalam menunjukkan kredibilitas, kapasitas penguasaan isu kebijakan publik, hingga materi yang bisa mendegradasi kredibilitas politik lawan.

Namun, Umam mengingatkan bahwa materi debat pilpres sering kali hanya menyentuh kelompok kelas menengah terdidik dan kalangan civil society yang memiliki literasi politik lebih baik.

Selebihnya, masyarakat di akar rumput akan lebih fokus pada gimmick yang digunakan selama proses debat.

"Jika kalangan kelompok masyarakat kelas menengah terdidik dan elemen masyarakat sipil bisa menjadi amplifier yang efektif untuk menciptakan opini publik yang masuk ke akar rumput, maka kemampuan berargumen di ranah substansi akan sangat menentukan potensi migrasi pemilih, khususnya kelompok swing dan undecided voters ke depan," terang Umam.

Umam pun tidak menampik bahwa debat capres-cawapres akan berdampak pada potensi kemenangan pasangan capres-cawapres.

Menurutnya, debat Pilpres 2024 akan memberikan peluang terbuka bagi pemilih untuk menilai pasangan capres-cawapres yang mereka dukung benar-benar berkualitas dan berpihak pada nasib rakyat selama lima tahun ke depan.

"Kemenangan debat Pilpres 2024 bisa dijadikan sebagai amunisi bagi operasi serangan udara, terbukti secara efektif mampu menghancurkan basis-basis pertahanan dukungan politik yang sebelumnya dikonsolidasikan lewat 'operasi serangan darat', laiknya kampanye tatap muka hingga door to door canvassing," imbuh Umam.

Oleh karena itu, semua pasangan capres-cawapres harus mengantisipasi dan mempersiapkan diri dengan optimal.

Jika terjadi kekeliruan argumen atau sekadar "slip of tongue", secara otomatis akan dimanfaatkan lawan untuk mendegradasi kredibilitas politik dan elektoralnya.

Pelajaran dari pilpres sebelumnya

Berkaca dari Pilpres 2004-2019, Umam melihat bahwa debat Pilpres 2024 bisa membentuk persepsi publik terkait kecakapan, kredibilitas, dan kapasitas capres-cawapres yang berkontestasi.

"Kemenangan dalam debat pilpres terbukti bisa mengubah peta basis dukungan politik, terutama di segmen kelas menengah terdidik dan masyarakat secara umum yang menjadi elemen swing voters dan undecided voters," tutur Umam.

Hal ini terbukti dalam Pilpres 2004 hingga Pilpres 2014, ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi) mampu melampaui elektabilitas lawannya, yakni Megawati Soekarnoputri dan Prabowo.

Oleh sebab itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu 2024 yang netral dan independen harus memastikan bahwa debat pilpres berjalan secara adil.

Netralitas moderator debat dan kerahasiaan pertanyaan-pertanyaan dalam debat juga harus benar-benar dijaga.

"Jangan sampai ada pihak yang merasa dirinya dirugikan oleh adanya dugaan-dugaan ketidaknetralan terkait proses, aktor yang terlibat dan juga materi debat," tandas Umam.