Profil dan Gaji Kepala Otorita IKN Bambang Susantono

Hal tersebut diketahui usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN.

Berdasar perpres yang ditandatangani pada 30 Januari 2023, total penghasilan Bambang mencapai Rp 172,7 juta per bulan.

Rincian gaji Kepala IKN

Besaran penghasilan per bulan Bambang terdiri dari gaji pokok senilai Rp 5.040.000, tunjangan melekat senilai Rp 648.840, tunjangan jabatan Rp 13.608.000, dan tunjangan kinerja Rp 153.422.000.

Bambang juga mendapatkan dana operasional senilai Rp 178.000.000 dengan ketentuan sebesar 80 pesen diberikan secara lumpsum dan 20 persen untuk dukungan operasional lainnya.

Lantas, siapa Bambang dan bagaimana sepak terjangnya sebelum dipercaya Jokowi menjadi Kepala Otorita IKN?

Profil Bambang Susantono

Bambang yang dilantik sebagai Kepala Otorita IKN oleh Jokowi pada Kamis (10/2/2022) lalu lahir di Yogyakarta, 4 November 1963.

Ia pernah menduduki beberapa jabatan di pemerintahan sebelum menjadi Kepala Otorita IKN, salah satunya Pelaksana Tugas Menteri Perhubungan (Menhub) ketika masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Setelahnya, Bambang dilantik sebagai Wakil Menhub dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid II masa bakti 2009-2014 pada 11 November 2009.

Dilansir dari Kompaspedia, Bambang juga pernah menduduki posisi sebagai Ketua Umum (Ketum ) Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) periode 2007-2010 dan Komisaris PT Garuda Indonesia.

Posisi lain yang pernah diemban Bambang sebagai pakar perencana infrastruktur dan transportasi adalah Ketua Umum (Ketum) Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).

Latar belakang pendidikan

Beberapa jabatan mentereng yang diemban Bambang selama masuk dalam pemerintahan dan BUMN tak bisa dilepaskan dari latar belakang pendidikannya yang ciamik.

Ia pernah menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan University of California Barkeley di Amerika Serikat (AS).

Bambang lulus dari jurusan Teknik Sipil IPB tahun 1987 dan merampungkan studinya di University of California Barkeley tahun 1995 dan 1998.

Di University of California Barkeley, ia mendapatkan gelar Master of City and Regional Planning dan Master of Civil Engineering Transportation.

Setelah jenjang S-1 dan S-2, Bambang memilih melanjutkan studi ke program Doctor of Philosophy bidang Insfrastructure Planning di univierstas yang sama dan merampungkan studinya tahun 2000.

Sepak terjang Bambang Susantono

Posisi yang pernah diduduki Bambang sebelum dilantik sebagai Kepal Otorita IKN adalah plt. Menhub, WaMenhub, Komisaris Garuda, hingga Ketum MTI.

Di Kemenhub, Bambang membantu percepatan jalur rel ganda kereta api setelah EE Mangindaan mengundurkan diri sebagai Menhub.

Ia juga pernah berkiprah di luar negeri sebagai Wakil Presiden Bank Pembangunan Asia (ADB) dengan bidang Manajemen Pengetahuan dan Pembangunan Berkelanjutan.

Perjalanan kariernya berlanjut sebagai Presiden Intelligent Tranport Sytem (ITS), koordinator LSM Forum for Transportation, Vice President East Asia Society of Transportation Studies, dan Board of Trustees The South North Foundation.

Di samping kariernya di pemerintahan dan BUMN, Bambang menjadi pengajar dan pembimbing tesis pada Program Pascasarjana bidang Ilmu Teknik Universitas Indonesia (UI).

Ia pernah melakukan penelitian dengan sepuluh profesor tentang fenomena transportasi di beberapa kota megapolitan di Asia Timur.

Harta kekayaan Bambang Susantono

Menurut laporan tahun 2022 lalu, Bambang memiliki harta kekayaan senilai Rp 34.433.379.682 (Rp 34 miliar).

Jumlah ini meningkat drastis dari laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) pada 26 November 2014 yang pada saat itu senilai Rp 2.035.608.000.

Bambang memiliki sembilan bidang tanah dabn bangunan senilai Rp 26.233.160.000 yang tersebar di Tangerang Selatan, Bekasi, dan Depok.

Ia juga memiliki alat transportasi dan mesin berupa lima uni sepeda tahun 2012 yang merupakan hasil sendiri senilai Rp 30.000.000.

Harta bergerak lainnya senilai Rp 1.500.000.000, surat berharga senilai Rp 270.000.000, kas dan setara kas Rp 2.428.069.682, dan harta lainnya senilai Rp 3.972.150.000.