Perbedaan UMP dan UMK

KOMPAS.com - Upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang ditetapkan oleh kepala daerah sebagai jaring pengaman.

Upah minimum ini mencakup upah tanpa tunjangan atau upah pokok dan tunjangan tetap.

Ini berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan tempat bekerja.

Diketahui, ada dua jenis upah minimum, yakni upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten atau kota (UMK).

Lantas, apa beda UMP dan UMK:

UMP

UMP berlaku di seluruh kabupaten atau kota dalam satu provinsi.

Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 20222, UMP ditetapkan oleh gubernur paling lambat 28 November 2022.

Penetapan UMK dilakukan berdasarkan penghitungan penyesuaian nilai upah minimum.

Penghitungan penyesuaian nilai UMP dilakukan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu, dengan forumla yang termaktub dalam Permenaker tersebut.

Penghitungan itu dilakukan pleh Dewan Pengupah Provinsi.

Nantinya, hasil penghitungan penyesuaian UMP akan direkomendasikan kepada gubernur melalui dinas.

Jika rekomendasi Dewan Pengupah Provinsi tidak sesuai formula, maka gubernur akan menetapkan UMP berdasarkan formula yang berlaku.

Rincian UMP 2023 setiap provinsi dapat dilihat di sini.

UMK

Sementara itu, UMK berlaku hanya di sebuah kabupaten atau kota dengan syarat pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi kabupaten atau kota bersangkutan.

UMK ditetapkan dan diumumkan paling lambat pada 7 Desember 2022, setelah penetapan UMP.

Penetapan UMK dilakukan dalam hal hasil penghitungan upah minimum kabupaten atau kota lebih tinggi dari UMP.

Penghitungan nilai UMK dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten atau kota.

Nantinya, hasil penghitungan akan disampaikan kepada bupati atau walikota untuk direkomendasikan kepada gubernur melalui dinas.

Gubernur kemudian meminta saran dan pertimbangan Dewan Pengupah Provinsi dalam menetapkan UMK yang direkomendasikan oleh bupati atau walikota.

Jika hasil penghitungan UMK lebih rendah daripada UMK, maka bupati atau walikota tidak dapat merekomendasikan nilai UMK kepada gubernur.

Baik UMP maupun UMK, keduanya akan berlaku pada 1 Januari 2023.