Apa Itu Rehabilitasi, Hak Prerogatif yang Hanya Dimiliki Presiden?

KOMPAS.com - Rehabilitasi adalah pemulihan kedudukan, baik keadaan maupun nama baik, seperti semula. 

Rehabilitasi merupakan salah satu dari empat hak prerogatif atau hak istimewa yang dimiliki presiden.

Hak prerogatif Presiden ini tertuang dalam Pasal 14 UUD 1945. Mengenai rehabilitasi, diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, yaitu:

"Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung."

Lantas, apa itu rehabilitasi?

Arti rehabilitasi

Pengertian rehabilitasi dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 23 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Adapun, pemberian rehabilitasi adalah kewenangan presiden dengan pertimbangan dari Mahkamah Agung.

Menilik pengertian dalam KUHAP, rehabilitasi dapat diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pengadilan.

Pada tingkat penyidikan dan penuntutan, permintaan rehabilitasi dapat diajukan atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang.

Selain itu, dapat juga atas penangkapan atau penahanan akibat salah orang atau hukum yang diterapkan.

Lantaran belum sampai ke tingkat pengadilan, menurut Pasal 97 ayat (3) KUHAP, maka rehabilitasi ini diajukan melalui lembaga praperadilan.

Sementara itu, rehabilitasi dapat juga diajukan setelah pengadilan memberikan vonis dengan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan dalam putusan pengadilan.

Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pernah memberikan rehabilitasi kepada Nurdin AR dalam kasus tindak pidana subversi.

Subversi sendiri merujuk pada salah satu upaya pemberontakan untuk merobohkan struktur kekuasaan termasuk negara.

Pemberian rehabilitasi kepada Nurdin AR ini atas pertimbangan dari Mahkamah Agung dalam Surat Nomor KMA/1217/XII/1999 tanggal 31 Desember 1999.

Rehabilitasi pun diberikan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 142 Tahun 2000 pada 6 Oktober 2000.

Dengan pemberian rehabilitasi tersebut, maka hak Nurdin AR dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, dalam kedudukan sebagai warga negara Indonesia (WNI) dipulihkan.

Bukan hanya memulihkan dalam kedudukan Nurdin AR sebagai WNI, rehabilitasi juga memulihkan kedudukannya sebagai pegawai negeri sipil (PNS).